Bantuan ditolak, Anies bersyukur karhutla Riau sudah bisa diatasi
Jakarta (ANTARA) - Provinsi Riau menolak bantuan 65 personel yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan alasan personel yang mereka miliki masih cukup.
Mengetahui hal tersebut, Anies menyampaikan rasa syukur atas kemampuan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Riau untuk menangani pemadaman api itu secara mandiri.
"Kami bersyukur kalau masalah api sudah selesai, karena memang tujuan kami adalah membantu memadamkan api dan mengendalikan dampak-dampak dari asap," kata Anies di Jakarta, Rabu.
Anies senang meski bantuannya ditolak karena Riau sudah dalam keadaan aman. "Kalau kami senang sekali kalau Riau sudah bebas asap. Alhamdulillah kalau Riau sudah bebas asap. Kami sangat bersyukur," kata dia.
Namun demikian, Anies menyatakan bahwa Jakarta sesungguhnya mengirim bantuan tersebut untuk kelancaran kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan ke Pemprov Riau.
Sehingga, menurut dia, bantuan itu tak sia-sia dikirimkan sebab BNPB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengarahkan agar bantuan diberikan ke Kalimantan Tengah guna menangani karhutla di sana.
"Tujuannya yang menentukan adalah BNPB. Per tadi informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah. Karena di sana kondisinya sedang berat. Kami mengirimkan tim untuk membantu, lokasinya dimana diatur antara Kemendagri dan BNPB. Malah yang berharap datang itu Jambi. Jambi meminta, kami siapkan. Kami siap mengikuti arahan dari Kemendagri dan BNPB," ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta selalu siap untuk memberikan bantuan bila diminta dan bantuan itu akan dikoordinasikan dengan Kemendagri.
"Kami kirimnya ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang kirim ke sana. Jadi memang koordinasinya dengan Kemendagri," kata Anies.
Anies melalui Pemprov DKI telah mengirimkan 65 personel untuk membantu pemadaman karhutla di Riau. Namun bantuan tersebut ditolak Satgas Karhutla Riau yang menyatakan pihaknya bisa menangani masalah secara mandiri.
Baca juga: Karhutla Riau - Dinkes Riau bagi 1,5 juta masker selama kabut asap
Baca juga: Karhutla Riau - Penderita ISPA Riau capai 304.900 kasus
Mengetahui hal tersebut, Anies menyampaikan rasa syukur atas kemampuan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Riau untuk menangani pemadaman api itu secara mandiri.
"Kami bersyukur kalau masalah api sudah selesai, karena memang tujuan kami adalah membantu memadamkan api dan mengendalikan dampak-dampak dari asap," kata Anies di Jakarta, Rabu.
Anies senang meski bantuannya ditolak karena Riau sudah dalam keadaan aman. "Kalau kami senang sekali kalau Riau sudah bebas asap. Alhamdulillah kalau Riau sudah bebas asap. Kami sangat bersyukur," kata dia.
Namun demikian, Anies menyatakan bahwa Jakarta sesungguhnya mengirim bantuan tersebut untuk kelancaran kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan ke Pemprov Riau.
Sehingga, menurut dia, bantuan itu tak sia-sia dikirimkan sebab BNPB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengarahkan agar bantuan diberikan ke Kalimantan Tengah guna menangani karhutla di sana.
"Tujuannya yang menentukan adalah BNPB. Per tadi informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah. Karena di sana kondisinya sedang berat. Kami mengirimkan tim untuk membantu, lokasinya dimana diatur antara Kemendagri dan BNPB. Malah yang berharap datang itu Jambi. Jambi meminta, kami siapkan. Kami siap mengikuti arahan dari Kemendagri dan BNPB," ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta selalu siap untuk memberikan bantuan bila diminta dan bantuan itu akan dikoordinasikan dengan Kemendagri.
"Kami kirimnya ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang kirim ke sana. Jadi memang koordinasinya dengan Kemendagri," kata Anies.
Anies melalui Pemprov DKI telah mengirimkan 65 personel untuk membantu pemadaman karhutla di Riau. Namun bantuan tersebut ditolak Satgas Karhutla Riau yang menyatakan pihaknya bisa menangani masalah secara mandiri.
Baca juga: Karhutla Riau - Dinkes Riau bagi 1,5 juta masker selama kabut asap
Baca juga: Karhutla Riau - Penderita ISPA Riau capai 304.900 kasus