Jakarta (ANTARA) - Pendiri Rumah Demokrasi Ramdansyah mengatakan bahwa mentalitas partai politik di Indonesia menjadi faktor Anies Baswedan gagal diusung menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Pilkada 2024.
Menurut ia, saat ini partai politik membentuk koalisi lantaran adanya kompromi (koalisi taktis) demi menempatkan kadernya meraih kursi kabinet pada pemerintahan mendatang.
"Pilihan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (yang kemudian menjadi KIM Plus) tentunya menjadi prioritas ketimbang mengusung Anies Baswedan yang menjadi lambang oposisi," kata Ramdansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan bahwa posisi menteri pascapelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 tentu lebih pasti ketimbang mendorong Anies pada Pilkada 2024.
Tidak ada kepastian Anies menang meski hasil survei SMRC pada Agustus 2024 mengungkapkan keunggulan Anies tanpa dukungan partai politik.
"Problemnya adalah memilih Anies berarti menjauhkan partai politik yang bergabung dalam KIM Plus menjauh dari kekuasaan," ujarnya.
Faktor lainnya adalah ideologi partai, seperti PDI Perjuangan yang Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengatakan calon yang diusung partainya harus menjadi kader partai.
Hal ini menjadi hambatan terbesar bagi Anies Baswedan dan PDIP untuk berkompromi. Megawati berusaha menunjukkan bahwa keberadaan partai politik sebagai jalan yang tepat bagi siapa pun untuk ikut kontestasi politik di segala level pemilihan.
"Anies adalah simbol oposisi personal. Demikian pula PDIP menjadi simbol oposisi kelembagaan (partai politik) usai Pileg dan Pilpres 2024," katanya seraya menambahkan Anies dan PDIP dapat menemukan titik temu.
Kendati demikian, walaupun keduanya adalah simbol perlawanan atau oposisi, tetapi ada persoalan prinsipal di antara keduanya.
Menurut ia, Anies sepertinya tetap ingin berada di luar partai, sebaliknya PDIP tidak menginginkan demikian.
Selain itu, persoalan ketidakinginan Anies menjadi kader partai mana pun juga pernah tersirat dari sejumlah pernyataan petinggi PKS.
"Pilihan Anies untuk tidak menjadi anggota partai mana pun sepertinya sudah menjadi prinsip yang sulit diubah, mungkin masih buruknya persepsi publik mengenai partai politik ikut mempengaruhi sikap keengganan beliau untuk bergabung di partai politik mana pun," ujarnya.
Ramdansyah menuturkan apabila Anies mau menjadi kader partai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap bisa maju pada Pilkada 2024.
Oleh karena itu, dia menyampaikan pembenahan partai politik melalui revisi UU Parpol sudah selayaknya menjadi prioritas utama agar dapat dibenahi di masa yg akan datang.
Ia melihat masih banyak harapan publik bahwa seharusnya Anies pada pilkada saat ini memutuskan untuk bergabung dengan suatu partai politik. Ada pun momentum Pilkada 2024 kali ini dirasakan momentum yang paling tepat.
"Kita tidak pernah tahu politik legislasi ke depan, bisa saja kebijakan pilkada langsung terhenti di beberapa tahun ke depan karena dengan keserentakan pilkada secara nasional ini kelak cepat atau lambat akan menimbulkan pertanyaan untuk apa tetap dipertahankan pilkada dipilih secara langsung, apalagi ketika sudah dianggap business as usual," pungkas dia.
Baca juga: Surya Paloh sebut Anies Baswedan merupakan aset negara
Baca juga: Pengamat: Posisi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta terdesak karena KIM plus
Berita Lainnya
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kenakan tarif penggunaan drone bagi wisatawan
18 September 2024 17:01 WIB
Korut modifikasi pesawat Rusia untuk bangun pesawat peringatan awal udara
18 September 2024 16:37 WIB
Nilai tukar rupiah stagnan setelah BI turunkan suku bunga BI-Rate
18 September 2024 16:26 WIB
BPBD Jawa Barat catat 700 rumah rusak terdampak gempa magnitudo 5.0 di Bandung
18 September 2024 15:51 WIB
Ikut Rakor bersama Bawaslu, Pj Gubernur Rahman Hadi tegaskan ASN netral pilkada Riau
18 September 2024 15:30 WIB
PTPN IV Regional III dinobatkan sebagai The Best Digital Agroindustry Transformation in Riau Province
18 September 2024 15:26 WIB
BPBD Jabar sebut 20 orang alami luka akibat gempa Bandung Rabu pagi
18 September 2024 15:21 WIB
WHO kutuk ulah militer Israel tembaki konvoi tim kesehatan PBB di Jalur Gaza
18 September 2024 15:09 WIB