Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengungkapkan ada modus operandi baru dalam kasus pembakaran lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, yakni persaingan politik dalam rangka pemilihan kepala daerah.
"Muncul baru sekarang kan, ada modus operandi baru. Pembakaran hutan karena politik di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) itu. Misalnya, membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada," katanya di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri membahas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Kantor Kemenko Polhukam.
Dari hasil peninjauannya di lapangan terkait karhutla, Wiranto menyebutkan penyebab kebakaran hutan yang bersifat alami hanya satu persen, sementara 99 persen perbuatan manusia.
"Nah, perbuatan manusia ini ternyata macam-macam. Memang bisa datang dari para peladang yang secara tradisional turun menurun melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan. Ini sudah bisa dieleminasi sebenarnya," katanya.
Kemudian, kata dia, ulah korporasi juga yang sebenarnya sudah dapat dikurangi, terutama dengan penerapan hukum yang tegas dan lugas.
Apapun ulah manusia yang menjadi penyebab karhutla, Wiranto menegaskan bakal ditindak tegas karena sudah merugikan banyak orang, termasuk untuk kepentingan politik, sebagaimana disampaikannya tadi.
"Itu (alasan politik) juga saya minta ditindak dengan tegas, tangkap saja, hukum seberat-beratnya. Karena itu jelas-jelas merugikan kepentingan umum," katanya.
Baca juga: Karhutla Riau - Kabut asap bikin biaya hidup di Pekanbaru meningkat, begini penjelasannya
Baca juga: Karhutla Riau - Jarak pandang anjlok akibat kabut asap, Satlantas Pekanbaru waspadai Lakalantas
Baca juga: Karhutla Riau - Selamat datang di Bumi Asap Kuning!
Wiranto sebut modus baru pembakaran lahan terkait persaingan politik
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
