Pekanbaru, 27/10 (ANTARA) - DPRD Kota Pekanbaru melalui Pansus II sepakat menolak rencana kenaikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sebelumnya diusulkan Pemko Pekanbaru dari 6 persen menjadi 10 persen.
"Tim pansus II DPRD Kota Pekanbaru sepakat tidak menyetujui rencana menaikan pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk kota pekanbaru karena sangat membebani masyarakat," ujar Syamsul Bahri, anggota Pansus II DPRD kota Pekanbaru, Rabu.
Syamsul juga mengatakan DPRD menginginkan defisit pembayaran PPJ diantisipasi dengan cara menggunakan lampu yang hemat energi, sedang pemakaian lampu yang tidak berguna di kurangi.
"Efesiensi penggunakan arus listrik harus dilakukan. Lampu yang tidak hidup dilaporkan kepada pihak PLN dan jangan dibebankan kepada tagihan Pemerintah kota," Kata Syamsul.
Untuk mengurangi beban tagihan PPJ ini, pemerintah juga membuat meteran untuk lampu penerangan jalan karena meteran ini akan memperkecil tagihan PPJ yang ada di Pekanbaru.
Menurut Sekretaris Fraksi Demokrat ini, Syamsul Bahri, tim Pansus II juga menginginkan adanya pendataan terhadap lampu-lampu jalan yang ada di kota Pekanbaru.
"Pemerintah Kota juga harus mendata lampu-lampu yang ada, apakah masih hidup atau mati. Jika mati laporkan kepada PLN, jangan dibilang hidup selama 12 jam karena ini sangat menggangu keuangan Pemko," kata Syamsul.
Pemasangan meteran sudah seharusnya dilakukan oleh Pemko agar penerangan lampu jalan ini bisa terukur dan terarah dengan baik, sekaligus mengurangi beban tagihan PPJ. ***2***
