Wah, 1,6 juta buruh Riau tinggal di rumah tak layak huni

Kota Pekanbaru (ANTARA) - Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Riau, Nursal Tanjung memperkirakan sebanyak 1,6 juta buruh di provinsi ini tinggal di rumah yang tidak layak huni atau tidak layak ditempati untuk hidup sehingga kondisinya memprihatinkan.

"Padahal tempat tinggal menjadi kebutuhan pokok selain sandang dan pangan, apalagi sesuai amanat UUD 1945 bahwa penduduk Indonesia berhak memiliki tempat tinggal yang layak," kata Nursal Tanjung di Pekanbaru, Rabu.

Menurut Nursal, perhatian dan tanggung jawab pemerintah dari waktu ke waktu ada penyempurnaan terhadap buruh/pekerja sesuai dengan pembukaan UUD 45, bahwa pemerintah bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya terutama terhadap pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Berkaitan dengan kebutuhan papan, katanya menyebutkan, sejumlah tokoh pekerja di tingkat nasional melihat kebutuhan itu sangat penting apalagi saat ini banyak buruh/pekerja yang tidak tinggal di rumah layak huni.

"Padahal tempat tinggal sebagai kebutuhan utama, dan para tokoh pekerja tersebut melihat bahwa pekerja mempunyai uang yang jumlahnya triliunan di Jamsostek (kini BPJS Ketenagakerjaan, red) yang bisa digunakan untuk membeli rumah murah," katanya.

Syaratnya, tentu sudah harus terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, minimal satu tahun. Akan tetapi dalam praktiknya suku bunga untuk kredit rumah murah itu tinggi karena uang BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan rencana peruntukkan yang sama justru dikelola langsung oleh Bank BTN.

"Bank BTN tentunya mengambil keuntungan dalam program rumah murah itu, sehingga suku bunga uang untuk program rumah murah bersubsidi yang menggunakan uang BPJS Ketenagkerjaan ini lebih tinggi dari program perumahan murah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA)," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap regulasi yang ada perlu disempurnakan lagi sehingga suku bunga yang diterapkan hendaknya minimal sama dengan suku bunga program perumahan murah bersubsidi melalui Kementerian PUPERA, sehingga buruh/pekerja tidak merasa mahal mendapatkan rumah.

Nursal Tanjung menjelaskan, pertumbuhan penduduk di Riau beberapa tahun terakhir cukup tinggi dibarengi dengan terbukanya lapangan kerja terutama tumbuh kembangnya kawasan pertanian dan perkebuan kelapa sawit.

Kini, katanya, Riau merupakan daerah dengan lahan perkebunan sawit terbesar di Sumatera yang sebelumnya Sumatera Utara. Penduduk Riau mencapai 6 juta lebih dan 80 persen di antaranya atau 1,6 juta jiwa tercatat sebagai pekerja atau buruh. Sementara buruh yang bergabungdengan SPSI mencapai 350 ribu orang.

Baca juga: Disnaker Dumai Surati Buruh Gelar Kegiatan Mayday 2019 Kondusif

Baca juga: Riau gelar dialog sosial peringati Mayday 2019. Begini harapan Wagub