Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju dilakukannya revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan pemilu.
Dia mencontohkan poin yang perlu direvisi adalah mengembalikan aturan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), tidak dilakukan secara bersamaan.
Baca juga: Sosialisasi UU Pemilu Tanggung Jawab Bersama
"Saya setuju kembali seperti dulu. Pileg seperti DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pilpres terpisah dengan waktu masa kampanye maksimal tiga bulan," kata Bambang di Jakarta, Kamis.
Bambang mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak, misalnya terlalu rumit dan mempersulit pemilih dalam menentukan pilihannya.
Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemilu serentak menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) semakin besar.
Beban kerja yang besar itu, menurut dia, menyebabkan banyak anggota KPPS yang meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit setelah pemungutan suara.
"Pemilu serentak rumit dan mempersulit pemilih terutama yang ada di desa-desa," ujarnya.
Baca juga: Update terbaru, 6 penyelenggara Pemilu meninggal di Riau
Baca juga: Tragis, dua ketua KPPS di Riau meninggal dipicu kelelahan tugas Pemilu
Pewarta: Imam Budilaksono
Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju revisi UU Pemilu
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (ANTARA/Wuryanti Puspitasari)
