Pekanbaru,(Antaranews Riau) - Kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Provinsi Riau terus meluas hingga mencapai 108,5 hektare sepanjang 11 hari pertama Januari 2019 ini.
"Hingga hari ini luas lahan terbakar dari awal Januari tercatat 108,5 hektare," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger di Pekanbaru, Jumat.
Ia mengemukakan Karlahut di awal tahun ini terjadi di lima kabupaten dan kota. Kebakaran lahan terluas tercatat terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang mencapai 82 hektare.
Sedikitnya tiga kecamatan di Rokan Hilir mengalami kebakaran lahan hebat yakni Kecamatan Tanah Putih, Batu Hampar, dan Rimba Melintang. Tanah Putih sendiri menjadi penyumbang titik api pertama di Riau, tepatnya terjadi di Desa Mumugo.
Seluas 40 hektare lahan gambut kering di desa yang berbatasan dengan Kota Dumai itu terbakar hebat sebelum akhirnya berhasil padam setelah diguyur hujan.
Terbaru, kebakaran terjadi di Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang dengan luas mencapai 40 hektare. Serta Desa Sei Sialang, Kecamatan Batu Hampar dengan luas 2 hektare.
"Untuk titik api di Rokan Hilir saat ini dalam tahap pendinginan. Alhamdulillah kemarin diguyur hujan dan sekarang menyisakan asap tipis," ujar Edwar.
Selain di Rokan Hilir, ia juga mengatakan kebakaran lahan turut terjadi di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Desa Bumbung, Kecamatan Mandau dan Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan dengan total luas mencapai 10 hektare.
Di Kota Dumai, kebakaran terjadi Kecamatan Dumai Barat dengan luas 1,5 hektare. Selain wilayah pesisir Riau, kebakaran juga terjadi di wilayah daratan tepatnya di Kabupaten Kampar dengan luas mencapai 14 hektare, dan Kota Pekanbaru 1 hektare.
Edwar menyebutkan secara umum Provinsi Riau dalam kategori aman dari bencana Karhutla. Namun, dia memberikan pengecualian di wilayah tengah, pesisir Timur dan sebagian wilayah Barat Riau.
"Wilayah itu dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar," ujarnya.
Dengan kondisi kebakaran lahan di awal tahun ini, Edwar menambahkan akan mempertimbangkan menetapkan status siaga Karhutla di 2019.
Namun, dia mengatakan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terlebih dahulu, seperti BMKG dan pemerintah Provinsi Riau terkait penetapan status tersebut.
