Pekanbaru,(Antarariau.com) - BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, kini menggiatkan penggalian tentang kesulitan gerakan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi (KB-KR) di wilayah tertinggal perbatasan kepulauan (DTPK) dan daerah miskin perkotaan.
"Selama 25-27 November 2018, sebanyak 60 motivator berasal dari daerah DTPK yang rata-rata sudah menggunakan alkon akan menyampaikan keberhasilan mereka berKB dan untuk selanjutnya mengajak masyarakat untuk menyukseskan program KB-KR," kata Kepala BKKBN Perwakilan Riau, Agus Putro Proklamasi di Pekanbaru, Senin.
Ia mengatakan itu di sela acara Forum Koordinasi Peningkatan Kemitraan Dalam Penggarapan KB-KR di DTPK miskin perkotaan dan sasaran khusus dan analisis evaluasi hasil penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus, DTPK miskin perkotaan dan KB pria diikuti 60 peserta.
Menurut Agus, selain melakukan evaluasi maka melalui kegiatan forum koordinasi ini para motivator diundang sekaligus mereka diberi kesempatan untuk bicara, apa kesulitan di wilayah mereka tersebut, untuk selanjutnya mereka bisa melakukan penggarapan KB-KR dengan lebih maksimal lagi.
"Selain di DTPK, wilayah miskin perkotaan juga perlu diperbaiki dan motivator bisa melakukan kegiatan KB-KR di wilayah tersebut serta mengembangkan sistim dan cara mereka dalam menggerakkan KB-KR itu," katanya..
Ia menekankan, bahwa melalui forum tersebut diharapkan bisa mencari langkah terbaik agar pelayanan KB-KR, di wilayah TDPK dan miskin perkotaan bisa dilakukan bersama-sama, karena selama ini kendala dalam mengembangkan program KB-KR antara lain lebih karena pembiayaan serta terkendala letak geografis DTPK itu.
Ia mencontohkan, biaya untuk keperluan bagi pelayanan satu orang di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan berbanding menjadi tiga orang untuk pelayanan di daratan, dan ini muncul lebih karena masalah transportasi, padahal kita sudah melatih dokter untuk melakukan operasi vasektomi. Kedepan perlu lebih diintensifkan kunjungan dokter spesialis.
Sedangkan pemakaian MKJP seperti Mop misalnya, katanya, jauh lebih ekonomis ketimbang menggunakan Pil yang tentunya akan memakan biaya besar. Jika menggunakan MOP maka biaya yang dikeluarkan bisa dialih manfaatkan untuk keperluan ekonomi lainnya, dan diharapkan pada tahun 2019 penggunaan alkon non hormonal akan mulai bergerak naik.
Sementara itu tercatat enam kabupaten dan kota Provinsi Riau yang masuk dalam wilayah DTPK, yakni Kabupaten Rokan Hilir dengan kecamatan sebagai lokasi prioritas, yakni Kec. Pasir Limau Kapas, Kec Sinaboi, Kec. Bengkalis, Kec. Bukit Batu, Kec. Bantan, Kec. Rupat Utara, Kec. Rupat, Kec. Bengkalis.
Selain itu di Kabupaten Inderagiri Hilir yakni Kec. Pulau Burung, Kec. Tanah Merah, Kec. Gaung Anak Serka, Kec. Kateman, dan berikutnya Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Kec. Merbau, Kec. Rangsang, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyuh, Kec. Rangsang Barat, Kec, Rangsang Pesisir.
Berikutnya Kota Dumai yakni Kecamatan Dumai, Kec. Dumai Timur, Kec. dumai barat, Kec. medang kampai, Kec. Sungai Sembilan, dan Kab. Pelalawan, yakni Kec. Kuala Kampar.
"Oleh karena itu untuk ke-enam wilayah DTPK itu, katanya perlu dilakukan intervensi yakni meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK, menjmin ketersediaan alkon di faskes wilayah DTPK, membentuk PPKBD dan Sub PPKBD, membentuk Poktan, membentuk Kampung KB serta mensosialisasikan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan melakukan pelayanan KB-MKJP," katanya.
BKKBN Riau Gali Kesulitan Gerakan KB-KR Daerah Terpencil
