Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi I DPR RI mendorong Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) melakukan penetrasi pemerataan layanan internet di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sebagai penggerak roda ekonomi dan peningkatan mutu pendidikan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung kepada Antara di Pekanbaru, Kamis mengatakan Riau merupakan salah satu provinsi yang termasuk dalam kategori tersebut.
Untuk itu, dia menuturkan sudah saatnya masyarakat Provinsi Riau "merdeka" dalam menggunakan dan mengakses internet untuk pembangunan ekonomi dan pendidikan.
"Riau barometer wilayah barat, termasuk pusat ekonomi bagian barat, berbatasan dengan negara tetangga, jangan sampai kita ketinggalan," katanya.
Ia menuturkan bahwa saat ini perkembangan penyebaran akses internet di Provinsi Riau sudah cukup baik, dengan penetrasi mencapai 70 persen.
Kendati demikian, dia mengatakan sudah seharusnya masyarakat Riau dapat menikmati penggunaan internet secara merata dan berkualitas.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, ia mengatakan sudah tidak seharusnya Riau tertinggal, terutama dari akses kemudahan layanan jaringan maya.
Akses internet, kata dia sangat bermanfaat untuk perkembangan ekonomi. Para petani, lanjutnya, dapat mengetahui harga pasar dan memasarkan produk pertanian secara "real time".
Hal yang sama juga bagi dunia pendidikan yang diharapkan terus meningkatkan sumber daya manusia untuk bersaing secara global.
"Ini kelihatan Riau sudah siap untuk menyongsong. Mudah-mudahan dengan hal ini nanti Riau akses internet lebih mudah, sehingga permudah juga masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan," jelasnya.
Komisi I DPR RI melalui Panitia Kerja (PANJA) Universal Services Obligation (USO) mengunjungi lokasi layanan akses internet kerjasama antara BAKTI dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) Pekanbaru. Kegiatan yang sama juga berlangsung di dua kota lainnya yakni Yogyakarta dan Padang.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun Kominfo melalui BAKTI dalam mendukung kegiatan operasional di UPT LK Pekanbaru.
"Pembangunan akses internet ini merupakan perwujudan dari Program Nawacita ke 3 yang menjadi visi misi pemerintahan Jokowi-JK dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama," kata Danny Januar Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI.
Disamping itu, adanya kunjungan kerja ini sebagai bahan evaluasi bagi BAKTI untuk lebih meningkatkan pelayanan ke masyarakat serta untuk meratakan penyebaran akses internet yang masih tumpang tindih antara wilayah 3T dan perbatasan Indonesia dengan wilayah perkotaan.
Secara keseluruhan, Danny menjelaskan hingga Juni 2018, jumlah pembangunan akses internet di Indonesia sudah mencapai 2.717 lokasi. Terdiri dari 1.571 lokasi dimana 56 persen berada di instansi pendidikan, 470 lokasi 17 persen instansi pemerintah, 353 lokasi atau 13 persen instansi kesehatan, 163 lokasi atau 6 persen layanan publik, 126 lokasi 5 persen BLK, 27 lokasi 2 persen Karantina Pertanian serta 7 lokasi 1 persen Pos Lintas Batas Negara/PLBN.
Sementara itu, pelayanan akses internet yang telah diberikan BAKTI bersama dengan mitra kerja di Riau sudah mencapai 27 lokasi yang tersebar di 9 kabupaten meliputi Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Pekan Baru, Rokan HIlir dan Siak.
Untuk diketahui, BAKTI sendiri merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BAKTI bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dan dipimpin oleh Direktur Utama.
BAKTI bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
Komisi I Dorong Penetrasi Akses Internet Wilayah 3T
