Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis, Kasmarni, menegaskan komitmennya dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama yang digelar di Aula Polda Riau, Kamis (17/7).
Acara ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, seperti Kapolda Riau Irjen Pol Herry Herjawan, Pj. Sekda Provinsi Riau M. Job Kurniawan, Aspidum Kejati Riau Silpia Rosalina, hingga perwakilan dari Pengadilan Tinggi Riau dan BIN Daerah Riau. Beberapa kepala daerah lainnya juga turut hadir, termasuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzammil dan Sekda Kota Dumai Indra Gunawan.
Deklarasi ini mendapat perhatian khusus dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang hadir langsung bersama Direktur Jenderal P2MI Rinaldi. Menteri Abdul Kadir menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya modus perdagangan orang yang dilakukan secara non-prosedural.
"Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pelanggaran kemanusiaan. Kita minta Kapolda menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para mafia TPPO," tegas Menteri Abdul Kadir dalam sambutannya.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Riau dan Gubernur Riau atas keberhasilan dalam membongkar sindikat perdagangan orang. Menurutnya, ini merupakan pertama kalinya Polda berhasil memberantas jaringan besar perdagangan orang sejak dirinya menjabat sebagai Menteri P2MI.
Sementara itu, Bupati Kasmarni dalam pernyataannya menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mendukung segala bentuk upaya pencegahan TPPO. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat desa dan kelompok rentan yang kerap menjadi sasaran jaringan perdagangan orang.
“Melalui sinergi yang selama ini telah terjalin, kami berharap warga Kabupaten Bengkalis mendapatkan perlindungan maksimal baik dari sisi administrasi maupun selama mereka bekerja di luar negeri,” ujar Kasmarni.
Ia juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri P2MI, yang akan mendirikan pos pengawasan di wilayah rawan TPPO. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi warganya.
Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder semakin solid dalam memutus mata rantai perdagangan orang, khususnya di Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.
