Riau Ingin Kelola Salah Satu Lapangan Minyak Blok Rokan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau berencana menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mengelola salah satu lapangan minyak Blok Rokan yang pada 2021 akan diserahkan kepada PT Pertamina (Persero).

"Yang kami inginkan bukan hanya PI (Participating Interest), tapi juga ada badan usaha milik daerah. Diharapkan bisa "sharing" teknologi dengan putra daerah kami apakah itu sebagai salah satu operator satu lapangan," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau, Indra Agus di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan dengan peralihan pengelolaan dari Chevron ke Pertamina pada 2021, Pemprov Riau mendapatkan PI sebanyak 10 persen.

Menurutnya hak itu sudah pasti karena sudah diatur undang-undang, namun ada aspirasi lainnya dari masyarakat Riau.

Oleh karena itu, dikatakannya bahwa pihak pemprov sudah mengajukan audiensi dengan Kementrian ESDM. Salah satunya sebagai pengelola salah satu lapangan tersebut.

"Kami sudah mohon secara administrasi mengajukan surat untuk audiensi. Ada dari Lembaga Adat Melayu Riau dan mahasiswa, nanti kami berangkat sama-sama. Tapi pemerintah provinsi hanya sebagai mediator," ungkapnya.

Saat ini pada Blok Rokan terdapat beberapa lapangan besar di antaranya Minas, Duri, Bekasap, dan Kota Batak. Masih terdapat juga beberapa lapangan lainnya yang tersebar di sejumlah kabupaten di Riau.

Selain soal pengelolaan itu, pemprov juga ingin membicarakan soal status pegawai Chevron yang merupakan Anak Asli Riau. Apakah statusnya pindah ke Pertamina atau bagaimana.

Untuk dana bagi hasil menurutnya tetap saja saat ini bagian untuk daerah Riau sebanyak 15 persen. Tiga persen untuk pemerintah provinsi, enam persen pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan enam persen lainnya bagi pemerintah kabupaten/kota bukan penghasil.

Sebelumnya, pada Selasa (31/7), ESDM memutuskan Pertamina ditetapkan sebagai operator Blok Rokan dari 2021 sampai 2041. Setelah diserahkan ke Pertamina mulai 2021, perusahaan tersebut akan berbagi hak partisipasi (Participating Interest/PI) ke BUMD dengan porsi 10 persen.