Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau menyatakan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di wilayah setempat hingga 27 Juli 2018, masih mencapai 41,9 persen dari total pagu belanja Rp8,45 triliun .
"Serapan anggaran tahun ini masih rendah hanya 41,9 persen dibandingkan tahun 2017 dalam kurun waktu yang sama mencapai 47,2 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto pada acara temu media di Pekanbaru, Selasa.
Tri Budhianto menjelaskan rendahnya realisasi serapan terjadi pada belanja modal dan bantuan sosial (bansos).
Dikatakan Tri selisih persentase realisasi terbesar terjadi pada belanja modal disebabkan adanya kenaikan porsi menjadi 24 persen dari semula 19 persen ditahun 2017.
Rendahnya belanja Bansos disebabkan karena masih dalam tahap verifikasi penerima beasiswa semester I pada UIN Suska dan tahap pelatihan pada Dinas Sosial Riau.
Kemudian adanya kegagalan dalam proses tender lelang pengadaan barang dan jasa di wilayah Riau serta adanya perubahan aturan/juknis kegiatan.
"Kendala teknis rendahnya serapan juga bisa akibat gagal lelang," ujar Tri Budhianto.
Selain itu sambung dia hal ini bisa juga akibat tidak disiplinnya pegawai dalam anggaran.
"Ini kondisi internal terkait disiplin anggaran, misalkan awal tahun Dinas tidak menggesa pelaksanaan anggaran, padahal sudah seharusnya dirancang kapan menyusun program, pencairan bahkan kita sudah mitigasi penyebabnya," tutur dia.
Namun sambung dia selalu saja ada kelalaian, karenanya pihak kantor perbendaharaan Riau tidak akan bosan mengawal penyerapan ini.
"Kami kunjungi dan hubungi dinas untuk menggesa," tambahnya.
Dari data yang berhasil dirangkum antara besaran pagu APBN untuk Riau tahun 2018 meningkat Rp1,8 triliun dari tahun 2017 menjadi Rp8,45 triliun.
Sementara penyerapan anggaran tahun 2017 mencapai 93 persen melampaui target tahunan sebesar 90 persen.
