Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau meyebutkan konsumsi rumah tangga banyak menolong mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi COVID-19, dan mampu memberikan realisasi belanja 52,04 persen hingga Juni 2021.
"Realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Provinsi Riau hingga akhir Juni 2022, mencapai Rp15,11 triliun atau 52,04 persen dari pagu sebesar Rp29,03 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed Saputra di Pekanbaru, Kamis.
Dikatakan Ismed, sejauh ini konsumsi rumah tangga dengan berbagai bantuan sosialnya mampu menyelamatkan pertumbuhan, sedangkan konsumsi pemerintah dan belanja modal yang seharusnya juga bisa menjadi penopang, kini belum maksimal untuk mendongkrak pembangunan karena realisasinya masih minim.
"Maka kami perlu mendorongnya dan hal ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Riau, agar semua stake holder menggesa merealisasikan penggunaan APBN tersebut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2021," katanya.
Kata dia, alokasi APBN 2021 di Riau adalah sebesar Rp29,04 triliun, dengan rincian sebesar Rp8,20 triliun dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdiri dari 486 Satuan Kerja di seluruh Riau, dan sebesar Rp20,83 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
"Sampai dengan Juni 2021, realisasi belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2021 berjalan ontrack dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 40 persen di semester I (akhir Triwulan II) yakni sebesar 44,68 persen. Namun, masih diperlukan perhatian khusus pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing baru mencapai 35,37 persen dan 6,73 persen," katanya.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa kinerja Belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 atau 39,26 persen.
Baca juga: Kanwil Perbendaharaan sediakan beasiswa S1 sampai S3 bagi warga Riau
Sedangkan secara kelembagaan, prosentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh satuan kerja lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara nilai realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Adapun program yang juga cukup mendominasi adalah serapan anggaran untuk Infrastruktur Konektivitas. Anggaran pada program ini digunakan untuk
beberapa proyek strategis yang akan memberikan multiplier effect bagi Riau, antara lain pembangunan JDU SPAM Regional Durolis Provinsi Riau, preservasi Jalan Sei Akar Bagan Jaya, pembangunan jembatan Nilo," jelasnya.
Sementara itu, prosentase serapan semester 1/2021 terhadap berdasarkan jenis belanja terhadap pagu, yakni untuk belanja Kementerian/Lembaga masih didominasi oleh Belanja Pegawai (55,23 persen), disusul Belanja Barang (39,90 persen) serta Belanja Modal (35,37 persen). Sedangkan untuk TKDD realisasi tertinggi terjadi pada Dana Bagi Hasil sebesar (76,3 persen), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (59,87 persen) dan Transfer Dana Alokasi Umum (53,03 persen). Khusus Belanja Modal, meski serapan Semester 1/2021 masih 35,37 persen.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,74 persen. Adapun faktor pendorongnya percepatan proses lelang untuk belanja modal konstruksi, percepatan penunjukan para pejabat pengelola keuangan, terealisasinya beberapa jenis belanja modal yang mengalami penundaan pada tahun 2020. Dengan realisasibelanja modal yang tinggi ini, pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi.
"Sehingga dapat kami sampaikan, bahwa realisasi belanja negara di wilayah Riau sebesar Rp15,11 T atau 52,04 persen dari pagu sebesar Rp29,03 T. Yaitu terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) di Riau sebesar Rp3,66 triliun atau 44,68 persen dari pagu Rp8,20 triliun. Sedangkan, realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp11,44 triliun, atau 54,94 persen dari pagu Rp20,83 triliun," tukasnya.
Baca juga: Realisasi rendah, batas pengajuan dokumen DAK fisik Riau diperpanjang
Baca juga: Belanja barang Riau capai Rp295,6 miliar pada 2019
Konsumsi rumah tangga dongkrak realisasi belanja APBN di Riau
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed Saputra (kiri) di Pekanbaru, Kamis (22/7/2021). (ANTARA/Vera Lusiana)
