Pekanbaru (Antarariau.com) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Riau, Prof HB Isyandi berpendapat perolehan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan karyawan di Provinsi Riau belum mampu mendongrak pola konsumsi masyarakat yang bergerak pada tren peningkatan.
"Tahun 2018 sepertinya sama dengan tren pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017, dimana konsumsi nonpangan masyarakat sedikit menurun, seperti memenuhi kebutuhan sekunder, ganti HP baru, beli rumah atau kendaraan dan lainnya," kata HB Isyandi di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, perolehan THR seharusnya mampu memberi peluang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pola belanja yang bergeser maju di daerah.
Ia mengatakan, konsumsi nonpangan masyarakat sedikit menurun lebih karena daya dorong pertumbuhan ekonomi juga sedikit melemah.
"Berbeda dengan pemenuhan untuk konsumsi pangan yakni kebutuhan sembako dan lainnya yang kondisinya terlihat masih stabil karena itu hanya untuk alasan mempertahankan hidup," katanya.
Ia memandang bahwa menurunnya daya beli atau pola belanja masyarakat antara lain dipicu oleh kecepatan inflasi, dan sebagainya.
Untuk mendongkrak laju pola konsumsi masyarakat tentunya diperlukan kebijakan pemerintah, yakni berupa pancingan untuk mengeluarkan kebijakan atau sejenis program guna mendorong konsumsi lebih naik lagi antara lain dengan meningkatkan tunjangan kerja dan tunjangan prestasi kerja mulai dari THR, gaji 13 atau gaji 14 itu.
"Kendati belum diyakini akan mampu memberikan peningkatan signifikan bagi pola konsumsi minimal bisa memberikan pengaruh terkait kebutuhan lebaran, mulai dari membeli baju baru, persiapan kue, mengecat rumah dan lainnya." katanya.
Berita Lainnya
Pengamat nilai timnas Indonesia perlu kerja keras untuk imbangi Jepang
14 November 2024 15:46 WIB
Pengamat soroti kinerja PT Pertamina International Shipping mendukung ketahanan energi nasional
09 November 2024 12:36 WIB
Pengamat minta pemerintah libatkan produsen untuk program makan sehat gratis
23 October 2024 13:03 WIB
Pengamat: Pengalaman di BIN permudah Budi Gunawan jalan tugas sebagai Menko Polkam
23 October 2024 12:24 WIB
Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri perkuat pemerintahan
17 October 2024 16:47 WIB
Pengamat: Penambahan lembaga jawab ekspektasi publik yang tinggi kepada Prabowo
17 October 2024 13:05 WIB
Pengamat: DPR tak perlu tambah komisi walau jumlah kementerian bertambah
12 October 2024 12:25 WIB
Pengamat: Prabowo Subianto tidak boleh pilih menteri mantan koruptor
23 September 2024 11:48 WIB