Selatpanjang, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, meminta perhatian khusus untuk penganggaran pembangunan setempat dari pemerintah Provinsi Riau dan dituangkan dalam anggaran yang dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan 2018.
"Alokasi anggaran yang dikucurkan untuk Kabupaten Meranti dari APBD Riau maupun APBN paling kecil dari kabupaten lain," kata Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim di Selatpanjang, Kamis.
Said Hasyim mengaku dihadapan Plt. Gubernur Riau saat Musrenbang, ia sudah mengeluhkan permasalah kecilnya anggaran pembangunan tersebut,
Dikatakan dia sebagai Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 28.9 Persen, harusnya Meranti mendapat perhatian khusus.
Apalagi Meranti berada didaerah perbatasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Nasional, namun kenyataannya cukup menyedihkan justru mendapat alokasi anggaran paling kecil baik dari APBD Provinsi Riau maupun APBN.
"Meranti merupakan satu - satunya Kabupaten Kepulauan di Riau, yang hingga saat ini masih terisolir karena hanya memiliki waktu buka akses transportasi empat jam sehari, dengan menggunakan angkutan laut dua jam menuju Pekanbaru, dan dua jam menuju Batam, dan setelah pukul 14.00 WIB siang tutup," ujar Wakil Bupati.
Selain itu lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati Meranti juga merupakan kawasan gambut yang berada di muara sungai Siak, berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Singapura yang hanya berjarak 90 KM.
Setiap harinya daerah yang berada di Selat Malaka, satu diantara pelabuhan terpadat didunia itu, dilalui oleh 400-500 Kapal yang lalu lalang dari seluruh dunia.
"Namun meski berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Singapura dan Malaysia kondisi real sangat bertolak belakang, Meranti merupakan Kabupaten termiskin di Provinsi Riau," tegas Said Hasyim.
Menurutnya ditetapkannya Meranti sebagai kawasan strategis Nasional sejauh ini, hanya simbol saja pasalnya belum satupun proyek strategis APBN yang terealisasi di Meranti.
Padahal masalah strategis di Meranti yang sangat butuh perhatian dikatakan Wakil dia adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya penghubung seperti jalan dan jembatan. Hal ini dinilai sangat krusial karena kondisi daerah yang berpulau menyebabkan sebagian besar Desa dan Kecamatan yang ada di Meranti terisolir.
"Bahkan ada salah satu daerah yang mana untuk menempuh perjalanan ke Kabupaten harus menghabiskan biaya ongkos Rp500 ribu, itupun hanya bisa dilalui siang, jika ada orang sakit malam dan butuh perawatan bisa tidak tertolong nyawanya, " curhat Wakil Bupati.
Untuk itu ia berharap kedepan anggaran pembangunan Meranti yang dituangkan dan dibahas dalam Musrenbang bisa lebih proporsional dan mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.
"Tidak seperti saat ini meski sudah mengajukan berbagai proposal namun tetap saja Bankeu yang diperoleh Meranti paling kecil dibandingkan daerah lainnya," pungkasnya.
