Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat Aherson tidak mengkhawatirkan jika anggaran perjalanan dinas anggota Dewan masuk dalam wacana rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan Pemprov Riau.
"Tidak masalah jika perjalanan dinas atau kegiatan lain yang bisa ditunda, untuk ditunda dulu. Perjalanan dinas kan ada triwulan, nanti bisa kita evaluasi," kata Aherson di Pekanbaru, Rabu.
Dia mengingatkan Pemprov Riau dalam melakukan rasionalisasi anggaran jangan sampai menyentuh program-program yang mendasar yang bersentuhan dengan masyarakat.
"Rasionalisasi kan bisa berupa biaya perjalanan dinas atau biaya ATK yang dikurangi juga. Yang jelas jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat dirasionalisasi," ujar Ketua Komisi V DPRD Riau ini.
Sebagai informasi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan pihaknya harus menempuh langkah rasionalisasi karena sumber pendapatan yang belum tercapai, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun karena masih tertahannya transper pusat untuk daerah.
Sehingga, rasionalisasi dilakukan untuk menutup sumber pendapatan belum tercapai yang besarannya mencapai ratusan miliar.
"Inikan suatu tak mungkin dihindari. Tapi memang untuk meutuskannya harus ada pembicaraan bersama dulu antara Pemprov dan DPRD Riau," kata Sekdaprov yang juga mantan Kadisperindag Kota Batam.
Menurutnya, perkiraan sementara, tahun ini akan ada sekitar Rp1 triliun anggaran belanja yang ada dipos-pos instansi pemerintahan akan kembali dirasionlisasi. Jumlah angka perkiraan ini memang tidak sebesar tahun lalu yang besarannya mencapai Rp1,5 triliun.
"Sesuai dengan kekurangan itulah, namun untuk memutuskannya, harus bersama-sama dewan dulu," ujar Hijazi. ***3***
Uang Perjalanan Dinas Akan Dikurangi, DPRD Riau: Tidak Masalah
