Pekanbaru (Antarariau.com) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Riau mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat segera memproses administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dalam dua bulan ke depan agar segera bisa digunakan.
"Tadi bapak Gubernur sudah mengarahkan saat apel pagi, pada Januari ini OPD sudah mulai memproses admistrasi APBD 2018," kata Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim di Pekanbaru, Selasa.
Tujuannya jelas Rahmad Rahim agar APBD 2018 bisa segera digunakan untuk pembangunan sehingga pencapaian realisasi lebih baik lagi dibandingkan tahun lalu.
Diakui dia sepertinya OPD Riau saat ini sudah mulai bergerak ini dibuktikan dari sudah mulai digelarnya rapat internal guna menyusun persiapan administrasi guna pengadaan barang dan jasa.
"Tadi saya lihat hampir semua OPD menggelar rapat internal, ini untuk menyiapkan administrasi pertama sebelum kegiatan APBD dimulai," ujar Rahmad.
Selain itu tentunya berkaitan erat dengan persiapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang harus diselesaikan oleh masing-masing OPD.
Lalu Sambungnya pihaknya juga nanti akan mempercepat pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).
ULP juga nanti akan dimintakan menyurati OPD yang telat untuk pengajuan masuk ke pengadaan barang dan jasa lewat lelang.
"Jadi periode Januari sampai Februari kami akan fokus di administrasi pelelangan khususnya bagi kegiatan yang dananya besar. Termasuk juga pelelangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Siak IV, " imbuhnya.
Karena itu ia berharap dengan dimulainya proses administrasi pada Januari dan Februari maka Maret mendatang Riau sudah bisa langsung melakukan penggunaan pada APBD dengan berjalannya proyek pembangunan sesuai hasil lelang.
"Diharapkan akhir Februari kegiatan mobilisasi alat kontraktor dan penandatanganan kontrak proyek bisa selesai," harapnya.
Sehingga angan-angan meningkatkan realisasi penggunaan APBD Riau 2018 menjadi 95 persen adalah target yang tidak muluk-muluk.
"Tahun 2017 realisasi APBD kita mencapai 93 persen, diharapkan 2018 bisa 95 persen, kalau 100 persen tak mungkinlah," pungkasnya.
APBD Riau Tahun 2018 telah disahkan DPRD Riau dengan total mencapai Rp10,091 triliun. Namun setelah dari Kementerian Dalam Negeri ternyata mendapat tambahan sebesar Rp235 miliar. Penambahan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dengan adanya penambahan DAK tersebut, APBD Riau tahun 2018 menjadi Rp10,236 triliun dari awalnya Rp10,091 triliun.
Ditambahkannya nilai APBD tersebut, pihak Kemendagri menilai bahwa APBD Riau sudah memenuhi mandatori. Yakni anggaran untuk pendidikan sebesar 31,32 persen dari APBD dari kewajiban mandatori 20 persen. Kemudian anggaran pendidikan 10,24 persen dari mandatori 10 persen.
Selain itu, anggaran insfrastuktur juga mencapai 18,80 persen atau sudah mendekati nasional yakni 21 persen.
Kemudian juga dalam penyusunan APBD 2018 Riau juga mendapatkan insentif Rp9 miliar. Itu didapatkan karena berhasil menyelesaikan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
OPD Di Riau Diharap Untuk Segera Memproses APBD 2018
