Serang, (Antarariau.com) - Gerimis hujan Senin pagi tidak menyurutkan semangat Jayadi (45), warga Bumi Agumg Permai I Kota Serang, untuk mendatangi pengurus RT setempat.
Dengan rambut klimis karena tetesan air hujan dan baju sedikit basah, dia menenteng selembar surat yang ditutupinnya dengan cara dimasukkan ke dalam baju yang dipakainya.
Jayadi bermaksud membuat surat pengantar keterangan tidak mampu dari pengurus lingkungan setempat untuk membuat kartu BPJS Kesehatan gratis ke Dinas Sosial Kota Serang untuk anaknya Lukman Hakim (8 bulan). Anaknya menderita kelainan sejak lahir pada tulang dadanya sehingga menggangu pernapasan dan sering demam.
Ia mengaku sudah berobat ke puskesmas setempat. Namun, tidak bisa ditangani karena keterbatasan alat dan disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit.
Namun, karena keterbatasan kemampuan dana untuk berobat di rumah sakit sehigga dia berencana membuat surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan gratis atau iurannya ditanggung oleh Pemerintah.
Bapak lima anak ini mengaku untuk pribadi dan keluarga lainnya sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. Akan tetapi, kartu BPJS itu sudah tidak bisa digunakan karena tunggakan yang belum dibayarkan ke BPJS hampir mencapai Rp1 juta.
Jayadi mengaku tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan karena penghasilannya dari pekerjaannya sebagai operator alat berat di salah satu perusahaan swasta di Kota Cilegon dalam kondisi tidak menentu.
Untuk itu, dia berharap masih ada peluang dan kesempatan dari pemerintah setempat untuk memberikan keringanan bagi pengobatan anaknya dengan cara membuatkan kartu BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah. Bahkan, dia mengaku sempat mendengar akan ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi Banten yang akan menanggung biaya kesehatan secara gratis bagi warga yang tidak mampu, cukup dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas kependudukan lainnya.
Jayadi yang merupakan salah seorang dari ribuan warga Banten yang kurang mampu berharap kebijakan Pemprov Banten yang dimulai 2018 tersebut benar-benar bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya bagi warga yang membutuhkan serta tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar pada tahun 2018 untuk program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang belum terkover BPJS Kesehatan.
Gubernur Banten Wahidin Halim berjanji akan memberikan layanan kesehatan secara gratis bagi warga yang kurang mampu di provinsi ini, terutama yang belum terkover oleh BPJS Kesehatan yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah.
Jika anggarang yang disiapkan tersebut belum mencukupi, pihaknya akan menambah kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan data yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan.
Untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan menggunakan dua mekanisme, di antaranya dengan menggunakan mekanisme, seperti di DKI Jakarta, yakni melalui kartu sehat. Mekanisme kedua, seperti yang telah dijalankan di Kota Tangerang semasa dia menjabat wali kota saat itu, yakni warga yang sakit langsung berobat ke rumah sakit dengan menunjukan KTP dan pembayarannya nanti diklaim oleh pihak rumah sakit ke Pemprov Banten.
Anggaran yang disiapkan pada tahun 2018 sekitar Rp300 miliar tersebut rencananya dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu yang belum masuk dalalm program BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan data dari BPJS mengenai warga miskin yang belum masuk program BPJS Kesehatan.
Untuk mengeksekusi kebijakan dalam program prioritas Pemprov Banten itu, nantinya dikerjasamakan dengan seluruh rumah sakit yang ada di Banten dengan jumlah sekitar 106 rumah sakit belum termasuk puskesmas dan klinik.
Program berobat gratis dengan menunjukkan identitas kependudukan atau KTP bagi warga kurang mampu di Banten yang dimulai pada tahun 2018. Pada tahap pertama, rencananya untuk 400.000 warga miskin yang belum masuk dalam program pemerintah daerah maupun pusat. Menurut data BPJS Kesehatan, masih ada sekitar 2,5 juta warga di Banten belum masuk dalam program BPJS Kesehatan, sebagian di antaranya dari data tersebut merupakan warga miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah.
Bahkan, untuk mengawali dan uji coba program tersebut, dalam APBD Perubahan 2017 Pemprov Banten menganggarkan sekitar Rp23 miliar untuk program berobat gratis di dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Banten yang ada di Kota Serang dan RSUD Malingping yang ada di Kabupaten Lebak.
Anggaran sebesar Rp23 miliar tersebut dialokasikan untuk RSUD Banten yang lokasinya beradara di ibu kota provinsi sebesar Rp21 miliar dan sisanya Rp2 miliar dialokasikan kepada RSUD Malingping. Perbedaan pendanaan ini disesuaikan dengan tingkat minat berobat masyarakat sekitar rumah sakit masing-masing.
Di antara persyaratan yang akan diterapkan dalam program kesehatan gratis itu, yakni masyarakat miskin yang tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan serta syarat kedua memiliki KTP elektronik Banten.
Pihak Dinas Kesehatan Pemprov Banten mengaku semua rumah sakit siap memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program yang digulirkan oleh Pemprov Banten tersebut.
Pemprov Banten juga berharap program tersebut nantinya tidak semua ditanggung oleh Pemprov Banten karena bisa dilakukan "sharing" dengan kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan fiskal.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim sudah mengumpulkan seluruh jajaran manajemen rumah sakit se-Banten, baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Sakit Siloam, Tangerang itu, Wahidin meminta komitmen jajaran manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Banten yang masih dirasa kurang.
Wahidin berkomitmen pelayanan kesehatan masyarakat menjadi hal yang mutlak harus diberikan. Melalui program tersebut, dia mengharapkan tidak ada lagi rumah sakit di Banten, baik swasta maupun pemerintah, yang menolak warganya yang akan berobat. Bahkan, jika ada pihak rumah sakit yang menolak berobat bagi warga miskin yang masuk dalam program tersebut, dia siap mati-matian untuk membela warganya.
Warga Banten Menunggu Berobat Gratis Pakai KTP
