Pekanbaru (Antarariau.com) - Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus menilai pernyataan legislator komisi IV DPRD Pekanbaru terkait dana siluman sebesar Rp1,6 miliar di APBD Perubahan 2017, tidak bijak dan hanya akan membuat kegaduhan masyarakat.
"Teman-teman legislator harus membuat pernyataan jangan asal ngomong. Yang bijaklah bicaranya," kata Firdaus dikonfirmasi Antara di Pekanbaru, Selasa.
Dia menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru pada sejumlah media soal dana siluman di APBD Perubahan 2017 Pekanbaru tidak berdasar.
Dia menjelaskan bahwa anggaran itu sebelumnya telah dibahas oleh Pemko Pekanbaru bersama dengan DPRD Pekanbaru. Anggaran Rp1,6 miliar digunakan untuk menangani masalah sampah di Pekanbaru, karena keberadaan mobil angkut sampah yang dimiliki oleh Dinas terkait tidak mencukupi.
"Kita tahu armada butuh berapa, idealnya (Kota Pekanbaru) butuh 150 unit. Kita punya 68, yang jalan hanya 50, sisanya tidak dapat beroperasi dan sudah tua," ujarnya.
Untuk itu, kemudian dia meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru menganalisis kebutuhan mobil tambahan hingga akhir tahun. Hingga akhirnya diperoleh total 50 mobil dengan sistem sewa.
"Tujuannya agar angkut sampah lebih maksimal dan penumpukan sampah di perumahan masyarakat dapat ditanggulangi," tuturnya.
Lebih jauh, dia mengatakan sebelum memutuskan menyewa 50 unit mobil jenis bak terbuka itu, pihaknya terlebih dahulu melakukan lelang penyedia kendaraan. Sebagai pemenang lelang ditunjuk PT Sedayu Citra Mobil sebagai penyedia kendaraan.
Sistem sewa kendaraan juga hanya akan dilakukan hingga akhir tahun. Sementara pada 2018 mendatang, dia mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan pihak ketiga.
"2018 kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama lebih tinggi dari itu (penyewaan)," ujarnya.
Firdaus terlihat masih menyesalkan pernyataan legislator. Diakhir pembicaraan dengan Antara dia kembali meminta agar wakil rakyat harus bijak dalam mengeluarkan pernyataan.
"Sebagai wakil rakyat mestinya bijak bikin pernyataan. Yang bijak ngomongnya. Nanti diketawain rakyat," tuturnya.
Komisi IV DPRD Pekanbaru sebelumnya mempertanyakan anggaran sewa mobil pengangkut sebesar Rp1,6 miliar dalam APBD Perubahan 2017. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, DLHK tidak pernah membahas persoalan anggaran itu ke Komisi IV, yang notabene merupakan mitra kerja DLHK.
"Kami terkejut, kota tiba-tiab ada anggaran sewa mobil. Jelas ini anggaran siluman, karena DLHK tidak pernah membaha bersama kami. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut," kata Roni kepada wartawan kemarin.
Wako Pekanbaru Akhirnya Angkat Bicara Terkait Dana Siluman Rp1,6 Miliar
