Pekanbaru (Antarariau.com) - Pihak DPRD Riau mengatakan peluang untuk penganggaran pembangunan jalan Kampar kiri dalam APBD Riau 2018 mendatang sudah tidak bisa dilakukan.
"Sudah kami cek ulang, dan ternyata memang tidak ada lagi peluang untuk bisa memasukkan pembangunan jalan. Tapi kami akan tetap bantu di nomenklatur perawatannya," ujar Anggota Komisi IV DPRD Riau Markarius Anwar di Pekanbaru, Selasa.
Sebelumnya, warga lima desa terisolir di Kampar Kiri menyampaikan aspirasinya terkait jalan. Mereka tidak main-main soal tuntutan masalah jalan. Jika Pemerintah dan Dewan tidak alokasikan anggaran pada APBD 2018, maka mereka bersepakat untuk tidak menggunakan hak suara mereka pada Pilkada Riau 2018 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Markarius mengatakan terkait ancaman warga untuk memilih Golput di Pilkada 2018, menurut dia hal tersebut tidak bisa dipaksanakan, karena itu menjadi hak penuh warga.
"Kalau bisa jangan sampai golput, karena untuk memillih pemimpin juga demi masa depan pembangunan kita. Nanti kami juga akan koordinasikan dengan anggota dewan yang berasal dari dapil sana," sebutnya.
Pihaknya meminta agar pemerintah juga aktif dalam berupaya membantu dan memprioritaskan jalan seperti di Kampar Kiri tersebut.
Disinggung adanya kabar yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut digunakan untuk ilegal logging, menurut anggota dewan asal Pelalawan ini, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali nantinya, untuk memastikan kebenaran kabar itu.
Beberapa waktu lalu aksi warga lima desa terisolir di Kampar Kiri menggugat persoalan jalan. "Kami tidak dianggap sebagai masyarakat Riau. Ini kan sudah lama tidak ada perhatian. Untuk apa kami menyalurkan suara sedangkan nasib kami tak diperhatikan, "jelas Amirullah tokoh pemuda Kampar Kiri.
"Golput itu jalan terakhir. minimal untuk lima Desa di Pilkada Provinsi nanti, "ujarnya lagi.
Legislator Pastikan Pembangunan Jalan Kampar Kiri Tak Masuk Anggaran 2018
