Tembilahan (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau memberikan jawaban ikhwal manfaat penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional (FKI) yang dianggap kontradiktif dengan misi pembangunan sektor perkebunan kelapa di daerah itu.
Tujuan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional, diungkapkan bupati Muhammad Wardan adalah mengenalkan daerah itu Inhil sebagai kabupaten dengan hamparan areal perkebunan kelapa terluas di dunia.
"Perihal anggaran dana kegiatan, itu bukanlah berasal dari APBD setempat melainkan berasal dari kontribusi para pelaku bisnis lokal yang berdomisili di Inhil. Misalnya saja transportasi disediakan oleh PT THIP yang turut berkontribusi dalam helat FKI," ujar Bupati Muhammad Wardan di Tembilahan, Selasa.
Menurut dia, penerimaan tawaran Kabupaten Inhil sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional ini dilatarbelakangi oleh luasnya hamparan perkebunan kelapa Kabupaten Inhil yang mencapai 400 ribu hektare, dan telah diidentifikasi menjadi kabupaten yang memiliki areal perkebunan kelapa terluas di Indonesia bahkan dunia.
Selain itu, kedatangan 11 negara yang terhimpun dalam Komunitas Kelapa Asia-Pasifik pada perhelatan akbar FKI yang lalu pun didasarkan atas solidaritas masing-masing negara yang bersedia untuk memenuhi akomodasi dengan biaya pribadi.
"Jadi, bukan Pemerintah Kabupaten Inhil yang menanggung akomodasi para peserta," tegas Wardan.
Kontroversi penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional memang tengah menjadi isu hangat di Kabupaten Inhil. Kontroversi yang muncul tidak hanya pada masa pra penyelenggaraan, namun juga setelah usainya perhelatan akbar negara-negara produsen kelapa tersebut.
Lebih lanjut Wardan menjelaskan, terkait torehan hasil penyelenggaraan, tentunya tidak serta-merta langsung memberikan dampak terhadap kenaikan harga jual kelapa di kalangan pekebun kelapa, melainkan butuh proses pengenalan Kabupaten Inhil sebagai lumbung kelapa.
"Dengan begitu, diasumsikan permintaan kelapa dari para pelaku bisnis yang bergerak di bidang pengolahan kelapa akan meningkat karena telah mengetahui bahwa Kabupaten Inhil banyak memiliki persediaan kelapa untuk diolah," paparnya.
Jika permintaan kelapa meningkat, maka harga jual pun akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran dalam disiplin ilmu ekonomi.
Bupati menyatakan diundang oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia untuk memberikan presentasi terkait potensi perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil yang diketahui merupakan bentuk respons atas penyelenggaraan FKI.
"Di kementerian, saya diberikan kesempatan untuk menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan potensi kelapa lokal di Kabupaten Inhil. Nah, ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mengembangkan sektor perkebunan kelapa Kabupaten Inhil. Tujuan kita, tentunya untuk jangka panjang," ucapnya. (ADV)
Begini Penjelasan Bupati Inhil Soal Polemik Festival Kelapa Internasional
