Pekanbaru, 5/5 (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Riau Kombes Pol Gatot Subiaktono mengatakan kepolisian kekurangan dana untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di Riau pada Juni 2010.
"Kita kekurangan dana karena realisasi anggaran pengamanan tidak disetujui sepenuhnya oleh pemerintah daerah," kata Gatot pada Deklarasi Damai Pilkada Serentak di Pekanbaru, Rabu.
Ia mencontohkan salah satu kasus kekurangan dana tersebut terjadi di Kota Dumai, dimana polisi mengajukan dana ke Pemko Dumai Rp2 miliar namun yang disetujui hanya sekitar Rp600 juta.
Menurut dia, dana yang dibutuhkan untuk Polri dalam Pilkada itu antara lain untuk biaya kebutuhan trasportasi, konsumsi dan kebutuhan lainnya.
"Dalam aturan pemilu sudah jelas untuk pengaman sudah memang dana yang dianggarkan untuk Polri. Namun ada daerah di Dumai polisi masih kekurangan dana. Hanya Rp 600 juta. Namun pihak Polres masih terus melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat," katanya.
Pilkada digelar serentak di empat daerah di Riau pada 3 Juni 2010, yaitu di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurut dia, anggaran pengaman untuk tiga kabupaten lainnya tidak ada masalah. Meski begitu, Gatot enggan menyebut berapa total dana yang diperlukan untuk pengamanan dari polisi.
Ia menjelaskan, jajaran Polda Riau mengerahkan 1.370 personel untuk pengamanan Pilkada serentak. Pengamanan tersebut juga akan dilengkapi oleh sekitar 160 anggota TNI.
Selain itu, Polri juga akan menyediakan sebanyak satu helikopter, 27 speedboat, kapal motor 38 unit enam serta anjing pelacak.
Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi kericuhan. Selain itu Polda Riau telah mennyiapkan pasukan Brimmob untuk antisipasi huru-hara.
"Walau kita kekurangan dana, namun bukan berarti kita mengurangi pengamanan dalam Pilkada. Sejauh ini kita juga telah melakukan operasi intelijen dengan melibatkan kejaksaan, TNI serta aparatur pemerintah lainnya untuk mencari informasi dini mencegah siapa pelaku yang akan mengacaukan Pilkada," katanya.
