Dumai, Riau (Antarariau.com) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Riau, tidak melakukan pembenahan jalur mudik Idul Fitri 1438 Hijriyah karena akses darat jalan lintas di daerah itu kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
Kepala Dinas PUPR Dumai Mohamad Syahminan, Kamis mengatakan, ruas jalan dijadikan jalur mudik nantinya berstatus jalan nasional dan provinsi sehingga anggaran Pemerintah Dumai tidak bisa masuk untuk melakukan perbaikan.
"Jalan dengan status nasional atau provinsi tidak bisa menggunakan anggaran daerah untuk perbaikan, termasuk untuk persiapan jalur mudik ini," kata Syahminan.
Dijelaskan, menghadapi perayaan Idul Fitri 1438 Hijriyah nanti PUPR melakukan pemeliharaan atau perawatan jalan dalam kota agar aktivitas masyarakat lancar dan tidak terkendala.
Pembenahan jalan dalam kota dilakukan dengan menimbun badan dan bahu jalan rusak, berlubang dengan material batu base agar kondisinya kembali rata dan ideal untuk dilintasi kendaraan.
"Sebelum lebaran ini kita akan benahi kondisi ruas jalan dalam kota rusak dengan pemeliharaan sementara agar masyarakat nyaman beraktivitas nantinya," katanya.
Dinas PUPR Dumai mengaku masih banyak ruas jalan dalam kota mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan. Sebagian besar kerusakan akibat tergenang air hujan maupun pasang laut.
Untuk perbaikan atau peningkatan, Dinas PUPR menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun tetap rutin melakukan perawatan bersifat sementara, misalnya tambal sulam atau timbunan base.
Wali Kota Dumai Zulkifli As menyatakan kesiapan pemerintah menyongsong arus mudik dengan membentuk sistem penyelenggaraan dan pelayanan angkutan lebaran bersama instansi terkait lain.
"Pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik bagi pemudik, baik menggunakan transportasi darat, laut dan udara, karena itu persiapan sedang dilakukan," kata wali kota.
Pemko Dumai Nyatakan Pembangunan Jalan Lintas Adalah Wewenang Pemprov
