PNS Diminta Jangan Terlibat Politik Praktis

id pns diminta, jangan terlibat, politik praktis

Selatpanjang, 16/4 (ANTARA) - Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Syamsuar, meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu tidak terlibat politik praktis, termasuk ikut kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Apabila ditemukan ada PNS mendukung salah satu calon dengan berpolitik praktis, akan diberi tindakan tegas," kata Syamsuar di Pekanbaru, Jumat. Ia mengatakan, dari awal telah memberikan peringatan agar jangan ada PNS yang terlibat kampanye dan berpolitik praktis apalagi menjadi tim sukses salah satu calon. "Jika terbukti ada PNS terlibat dalam politik praktis, maka saya tidak segan-segan mengambil tindakan, karena PNS itu tugasnya untuk melayani masyarakat, bukan untuk ikut jadi tim sukses dan lain sebagainya," ujar Syamsuar. Menurut dia, untuk menjaga netralitas PNS di daerah yang baru pertama kali mengelar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) itu, memang belum dibuat surat edaran untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tapi, lanjut dia, pada beberapa kali pertemuan dan apel sering diingatkan agar PNS tetap netral dalam Pilkada dan jangan ikut berpolitik praktis. Lebih jauh diingatkan mantan Wakil Bupati Siak ini, agar seluruh PNS dan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Bekerjalah sebagaimana biasanya dan tidak terpengaruh dengan suasana politik di daerah ini menjelang berlangsungnya pesta demokrasi Pemilukada pada 3 Juni 2010 nanti," katanya. Kabupaten Kepulauan Meranti berada di daerah pesisir Riau yang berhampiran dengan selat Melaka dan provinsi tetangga Kepulauan Riau. Kawasan yang terdiri dari tiga pulau utama yakni pulau Tebing Tinggi, Rangsang dan Merbau baru dimekarkan dari Kabupaten Bnegkalis pada Desember 2008.