Pekanbaru (Antarariau.com) - Panitia Khusus monitoring lahan DPRD Riau menemukan 1.900 hektare lahan PT Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan tidak memiliki izin, dan diduga akan melakukan "tukar guling" lahan dengan milik warga.
"Mereka mencoba tukar guling lahan ilegalnya dengan milik masyarakat setempat, luasnya sekitar 1.900 hektar lebih. Kita anggap ini sebagai sikap untuk mencuci dosa yang diperbuatnya selama ini," kata Anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto di Pekanbaru, Rabu.
Politisi PKB ini mengatakan, dari hasil pansus monitoring lahan DPRD Riau, PT SLS termasuk dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendirikan usahanya dalam kawasan hutan.
Diduga melanggar izin, lanjut dia, pihak perusahaan melakukan tukar guling lahan, dimana masyarakat diberikan lahan milik perusahaan diluar HGU agar tidak menjadi temuan oleh pihak terkait.
temuan tersebut, Sugianto berharap aparat hukum segera mengusut dan mendalami kasus yang dilakukan perusahaan ini, sebab sudah dinilai melanggar hukum. Hasil temuan Pansus tersebut sudah diserahkan kepada Kapolda Riau, Brigjen Pol Zulkarnain pada awal tahun 2017.
"Ini celah aparat hukum untuk dapat menindaklanjutinya. Sebab banyak masyarakat yang dilema saat ini, ada yang mau menerima, dan ada yang tidak," katanya.
"Masak iya, lahan masyarakat yang legal mau diambilnya dan ditukarnya dengan lahan ilegal itu," lanjut Sugianto.
Terkuaknya motif PT SLS, kata Sugianto, berdasarkan laporan masyarakat setempat yang menemukan kejanggalan terkait ribuan lahan ilegal ini.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menekan agar aparat hukum segera bergerak cepat untuk mengusut temuan pansus monitoring lahan.
"Pansus monitoring lahan sudah menfollowup temuan ini ke lembaga terkait, kita sedang menunggu penindakan hukumnya, kalau tidak ada juga realisasinya (dari pihak penegak hukum), kita publikasi lagi dan sampaikan data-data temuan ini," ujar pria yang akrab disapa Dedet.
Pihak perusahaan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut, meski berulangkali dicoba dikonfirmasi oleh Antara.
Ribuan Hektare Lahan Milik Perusahaan Sawit Di Pelalawan Tak Berizin!!!
