Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengoperasikan bus bantuan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat armada bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) untuk melayani 10 koridor di ibu kota Provinsi Riau tersebut.
"Akan kita operasikan dalam koridor-koridor yang belum terjangkau selama ini, dioperasikan mulai hari ini," kata Penjabat Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.
Pekanbaru menerima 25 unit bus ukuran sedang dengan kapasitas 35 penumpang dari Kemenhub pada Desember 2016 silam. Dengan adanya penambahan ini, secara keseluruhan Pekanbaru memiliki 84 bus.
Namun hingga kini baru 45 bus yang dimanfaatkan, terdiri dari 15 bus ukuran sedang dan 30 bus ukuran besar yang dimanfaatkan. Seluruh bus itu Alasannya adalah terbatasnya anggaran untuk mengoperasikan bus tersebut.
"Dana operasional masih terbatas, sudah dibicarakan dengan pimpinan dewan. Mudah-mudahan dalam perubahan (APBD-P) bisa diakomodir," jelasnya.
Dia mengatakan pengoperasian bus tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk memenuhi 10 koridor yang ada saat ini.
Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, Arifin Harahap menegaskan hal yang sama. Dia mengatakan sudah ada kajian untuk dapat mengisi 10 koridor dengan memanfaatkan bus bantuan Kemenhub tersebut.
"Sudah ada kajian-kajiannya. Kita isi rute yang lama, kita isi koridor yang sebelumnya kosong," jelasnya.
Dia menargetkan seluruh bus dapat segera dimanfaatkan. Karena katanya, jika tidak segera dimanfaatkan maka akan segera ditarik oleh Kemenhub.
"Terus kita upayakan. Kalai tidak kita gunakan akan dicabut, karena banyak yang butuh," ulasnya.
Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Pekanbaru dengan operator PD Pembangunan dengan pola sewa/kontrak tahunan.
Berjalan tiga tahun dengan nilai kontrak 50 unit bus menggunakan anggaran biaya sekitar Rp19,5 miliar tersebut dinilai terus membuat perusahaan pelat merah tersebut merugi.
Seiring waktu, Pekanbaru banyak memperoleh bus bantuan hibah kementerian justru karena anggaran malah dibiarkan mangkrak di Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS).
Akhirnya Pemkot Pekanbaru memutuskan, terhitung 1 Januari 2017 memutus kontrak kerja sama sistem sewa TMP serta mengambil alih operator dari PD Pembangunan ke Dishub setempat.
Persoalannya, Pemerintah hingga kini justru keterbatasan anggaran sehingga sebagian koridor yang sebelumnya dilayani terpaksa dihentikan.
