Tembilahan (Antarariau.com) - Puluhan mahasiswa dan aktivis berunjuk rasa dihalaman kantor Bupati Indragiri Hilir, Riau, guna mempertanyakan polemik integrasi kartu Jamkesda ke program JKN-Kis yang dikelola penuh oleh BPJS Kesehatan, Rabu.
"Pemerintah daerah jangan serta merta menerima mentah-mentah kebijakan pusat lalu seenaknya menghapuskan Jamkesda tanpa mempertimbangkan kendala program tersebut, kita tau baik itu Jamkesda ataupun BPJS sama-sama dibiayai oleh pemerintah namun yang menjadi masalah adalah sistem BPJS yang terkesan mempersulit," ucap salah seorang aktivis, Muhammad Guntur yang juga merupakan alumni di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Inhil, Rabu.
Ironisnya lagi, lanjut guntur, proses penerapan BPJS terkesan dadakan tanpa adanya sosialisasi secara maksimal.
"ini bahkan terkesan mengabaikan nyawa masyarakat, karena banyak persoalan yang belum terintegrasi. Kebijakan ini seakan tidak pro terhadap masyarakat miskin, saat masyarakat nyaman dengan Jamkesda kenapa harus dihapuskan," kata Guntur.
Menurut Guntur, banyak yg perlu dipertanyakan dan perlu diinformasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Inhil ini, kita tidak ingin polemik BPJS menjadi derita baru bagi masyarakat. sah-sah saja Jamkesda diintegrasikan namun jangan proses pengobatan nya diubah apalagi sampai mempersulit. Buatlah kebijakan yg benar-benar memihak kepada rakyat.
Massa aksi menilai, BPJS bentuk pengingkaran Undang-undang Dasar tentang kewajiban negara memelihara masyarakat miskin, program pemerintah pusat ini sama saja dengan melarang orang miskin sakit.
Lebih lanjut Guntur menyampaikan, pihaknya berorasi semata-mata meminta penjelasan kepada kepala pemerintah daerah terkait alasan diintegrasikannya Jamkesda ke BPJS.
"Kami mewakili seluruh rakyat dari elemen manapun untuk memohon dan meminta ketegasan kepada pemerintah daerah terhadap solusi masalah ini, intinya kami hadir untuk meminta keadilan, tidak perlu terlalu mengacu kepada pemerintah pusat jika itu tidak memberikan kenyamanan terhadap masyarakat," ungkapnya.
Dalam hal ini, Sekda Inhil, Said Syarifuddin yang menghadapi langsung puluhan massa aksi menegaskan, integrasi Jamkesda ke BPJS tidak ada masalah apalagi sampai mempersulit.
"Apa sulitnya integrasi ini, kita dibiayai oleh negara. Saat ini kita memiliki lebih kurang jatah kuota sebanyak 17.000 masih ada yg bisa dimanfaatkan, seharusnya kita mau tergabung kedalam BPJS karena semua telah ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.
Terkait sistem dan prosedur untuk mendaftar sebagai anggota JKN Kis dikelola oleh Dinas Sosial.
"Cobalah kita bandingkan, Jamkesda hanya berlaku di daerah seputar Kabupaten Inhil, sedangkan BPJS berlaku untuk seluruh indonesia, nah hal ini saja telah menunjukan kpedulian penuh negara kepada rakyatnya," ujarnya.
Said mengatakan, semua kebijakan tentunya telah dipertimbangkan dan integrasi ini juga telah berproses.
"Kita tidak bisa melawan pusat, apa berani kita keluar dari NKRI," katanya bertanya.
Dalam hal ini ,lanjut Said, ia meminta kepada mahasiswa aksi untuk lebih mempelajari terlebih dahulu segala kebijakan yang telah dibuat, jangan mendengar isu lantas mengecam. Ia juga mengapresiasi tindakan mahasiswa yang berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat untuk memperjelas polemik integrasi ini karena dengan begini segala kesimpang siuran bisa diluruskan.
"Saya mengapresiasi kepada semua telah berusaha menyampaikan masalah di lapangan, karena pada intinya dengan tidak bertemu seperti ini maka tidak akan faham, Hidup Mahasiswa," tegasnya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung sekitar satu jam berjalan damai di halaman kantor Bupati Inhil. Sebelumnya aksi terkait integrasi Jamkesda ini juga dilakukan di kantor DPRD Inhil pada pukul 09.00 WIB.
Oleh: Adriah Akil
