Pekanbaru (Antarariau.com) - Danramil 09/Minas Kabupaten Siak, Riau Kapten inf Sabar Riswanto dan Babinsa Kelurahan Minas Jaya Sertu Indra P melakukan pengawalan pembayaran uang ganti kerugian (UGK) pengadaan tanah jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai.
"Ini proses lanjutan penyelesaian ganti kerugian lahan masyarakat yang terkena jalur pembangunan tol Pekanbaru-Dumai," kata Danramil 09/Minas Kapten inf Sabar Riswanto menjelaskan, usai acara di ruangan aula Kecamatan Minas, Siak, Jumat.
Sabar Riswanto menyatakan pengawalan itu perlu dilakukan agar penyelesaian ganti kerugian lahan tol Pekanbaru-Dumai khusus untuk wilayah tugas mereka berjalan lancar tanpa gangguan dan hal-hal yang tidak diharapkan.
Apalagi, katanya lagi, hal itu menyangkut pembangunan jangka panjang dan program infrastruktur pemerintah yang perlu kepastian hukum, dan masyarakat pemilik lahan dipastikan tidak merasa dirugikan.
"Kami tadi diundang menghadiri penyerahan uang ganti kerugian kepada warga yang lahannya terkena pembebasan," ujar dia lagi.
Acara tersebut juga dihadiri Camat Minas Afrizal, staf BPN Siak Usman, Ketua Palaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Suandi Indris, Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Siak Romi, PPK pengadaan tanah jalan tol Jimy Sianipar dan masyarakat penerima ganti rugi jalan tol seksi satu.
Menurut dia, proses pembayaran ganti kerugian itu diberikan pada lahan untuk lokasi tol seksi 1 di Kecamatan Minas.
Dalam proses pembayaran ganti kerugian, tim dari Babinsa Desa Tasik Betung Kopka SE Sinulingga juga melakukan pengecekan peralatan yang digunakan dalam survei tanah proyek jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai di area Makoramil Minas.
"Tujuannya agar memastikan semua lancar tidak ada yang merasa dirugikan," katanya pula.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo batal hadir pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Riau sekaligus melakukan groundbreaking tol Pekanbaru-Dumai yang direncanakan dilaksanakan pada Jumat (9/12) lalu.
"Jika presiden batal melakukan groundbreaking, bukan berarti pembangunannya mundur atau batal," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi.
Menurutnya, persiapan terus dilakukan oleh pemerintah setempat dan panitia HAKI untuk mematangkan kedatangan presiden bersama jajaran menteri yang diundang.
Ia juga menegaskan pelaksanaan acara groundbreaking tol Pekanbaru-Dumai bisa batal dilakukan jika Presiden Jokowi batal hadir. Namun proyek itu jalan terus.
Pembebasan lahan salah satu ruas tol Trans Sumatera Pekanbaru-Dumai baru mencapai 19,4 persen atau 26,91 km dari total panjang 131 km.
Pembangunannya dimulai dari Pekanbaru di seksi satu yang saat ini pembebasan lahannya telah mencapai 28,83 persen.
"Pekanbaru-Dumai progres pembebasan tanahnya 19,4 persen dan konstruksinya 2 persen," kata Direktur Operasional Jalan Tol PT Hutama Karya Bambang Pramusinto dalam diskusi media di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (18/11) lalu.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengakui, pembebasan lahan ruas tol Pekanbaru-Dumai masih sangat kecil dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah saat sebelum dibentuk Peraturan Menteri Keuangan mengenai penggunaan dana talangan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Namun saat ini telah ditargetkan adanya penyerahan uang ganti rugi sampai Mei 2017 mendatang, sehingga pelaksanaan konstruksi bisa berlangsung lebih cepat.
Hingga 11 November 2016, dana talangan yang telah dibayarkan oleh BUJT untuk ruas ini sebesar Rp3,04 miliar.
"Sekarang kami proses lagi mulai BPN melakukan inventarisasi, dan lain-lain. Semua sedang diproses dan menjadi prioritas kami, menunggu pendataan dari BPN, kemudian nanti musyawarah dan sebagainya. Jadi, tidak ada kendala apa-apa, memang karena alokasi dananya tidak ada. Tapi sekarang BUJT sudah ada dana talangan, ya jalan lagi," katanya dalam kesempatan yang sama.
Progres terbesar telah dilakukan pada seksi tiga yang berlokasi di Kandis Selatan. Namun karena pembebasan lahan berada di tengah-tengah seksi, membuat proses konstruksi masih belum dilakukan.
"Kami akan memulai dari seksi satu yang sudah bebas 3 km. Sebentar lagi, bulan ini mudah-mudahan bisa sampai 10 km. Memang dari PUPR sudah bebaskan 17 km dari tengah, tapi apabila ini jadi, jalan keluarnya masih belum baik," ujar Bambang pula.
