Jakarta (Antarariau.com)- Praktisi media sosial independen Enda Nasution menilai revisi revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai UU ITE tidak memiliki banyak pengaruh pada kebebasan berpendapat di media sosial.
Aktivitas netizen di media sosial, saya optimis akan terus makin cerdas dan membaik karena masyarakat Indonesia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan maupun kasus yang sudah terjadi, kata Enda melalui pesan singkat, Senin (28/11).
Sejak 2008, berdasarkan data Safenet, ada 169 kasus yang dilaporkan dengan menggunakan UU ITE, antara lain kasus Prita Mulyasari pada 2008, perdebatan pengacara Farhat Abbas dengan musisi Ahmad Dhani di Twitter (2014), Florence yang menghina kota Yogyakarta (2014), kasus aktivis Haris Azhar pada Agustus lalu hingga yang terbaru Basuki Ahok Tjahaja Purnama yang dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah kelompok masyarakat.
Enda yang juga kerap disebut Bapak Blogger Indonesia tersebut menilai revisi UU ITE tidak banyak berpengaruh pada kebebasan berekspresi di dunia maya.
Revisi ini menurut saya tidak punya pengaruh banyak, tidak memperbaiki, tapi juga tidak tambah menekan, kata dia.
Revisi tersebut menurut Enda merupakan kemajuan dari UU ITE bila dilihat dari sisi perlindungan kepada korban pencemaran nama baik, meskipun belum ideal.
Yang ideal, menurut Enda, seperti sistem di negara lain, yang memasukkan perkara pencemaran nama baik ke hukum perdata sehingga yang bersalah dikenai sanksi administratif berupa denda.
Sementara di Indonesia, UU ITE merujuk pada hukum pidana yang ditangani negara melalui lembaga kepolisian dan jaksa.
Berita Lainnya
Amerika Serikat cari kesepakatan usai Hamas revisi proposal gencatan senjata
13 June 2024 12:50 WIB
Bapanas sedang menyiapkan revisi Perpres bantuan pangan untuk atasi kemiskinan ekstrem
11 May 2024 14:19 WIB
Kemendag sebut tengah lakukan revisi impor bahan penolong tepung terigu
17 April 2024 9:50 WIB
Presiden Jokowi tanda tangani berlakunya UU ITE hasil revisi kedua
04 January 2024 13:16 WIB
Kemenperin siapkan dokumen revisi UU Perindustrian, genjot pertumbuhan sektor manufaktur
03 January 2024 15:01 WIB
Presiden Jokowi terima aliansi kepala desa bahas revisi UU Desa
29 December 2023 15:17 WIB
Politik Kemarin, revisi DCT Pemilu 2024 hingga kampanye capres-cawapres
09 December 2023 10:37 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berharap revisi UU Desa lebih sejahterakan masyarakat desa
22 June 2023 15:24 WIB