Pekanbaru (Antarariau.com) - Pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai dengan panjang sekitar 131,5 kilometer (km), dari rencana semula 129 km dalam kondisi terbengkalai.
Ini terlihat di seksi pertama yakni Pekanbaru-Minas sepanjang 9 km atau tepatnya pintu masuk tol berada di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, mulai rusak akibat tergerus air.
Pada bagian pintu tol, meski sudah dalam bentuk dasar dan disirami pasir batu, tetapi belum diaspal.
Itu karena groundbreaking atau peletakan batu pertama jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai masih batal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini.
"Pihak setneg, telah kita konfirmasi langsung. Mereka mengatakan Presiden Jokowi dijadwalkan akan groundbreaking tol Trans Sumatera sebelum Ramadhan atau paling lambat tanggal 6 Juni 2016," terang Asisten II Setdaprov Riau, Masperi.
Belum lagi, masalah pembebasan lahan seperti pada seksi pertama pembangunan jalan tol tersebut yang belum tuntas semua.
Terutama pembebasan lahan milik warga setempat. Umumnya mereka menghidupi keluarga dengan menanam sawit di tanah seluas dua hektare (ha) per kepala keluarga dan menghasilkan Rp5 juta per bulan.
"Kami minta ganti untung lah, bukan ganti rugi. Kalau bisa sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), sebab beberapa warga lainnya sudah mendapat ganti rugi," terang Herman, warga Muara Fajar.
PT Hutama Karya (Persero) telah ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Trans Sumatera dalam Peraturan Presiden No.100/2014.
Data terakhir perusahaan itu hingga 2 Juli 2016 menyebut, lahan sudah terbebas di ruas tol tersebut 28,125 km dari total enam seksi.
Seperti seksi satu Pekanbaru-Minas sepanjang 9 km dengan total lahan diperlukan 86,67 ha dan tercatat lahan sudah terbebaskan 25,42 ha atau setara 2,9 km.
Pada seksi dua Minas-Petapahan 24 km dengan total lahan diperlukan seluas 269,43 ha, lahan terbebaskan 81,79 ha atau baru 7,7 km.
Dan saat ini, terdapat 2,87 ha terdiri tujuh bidang tanah seksi dua sedang bermasalah dengan dana pembebasan lahan telah dititipkan ke pengadilan.
Lalu seksi tiga yakni Petapahan-Kandis 17 km dengan total 144,22 ha lahan diperlukan, lahan telah dibebaskan atau setara 15,7 km.
Seksi empat Kandis-Duri Selatan 26 km sedang dilakukan inventarisasi 215 bidang tanah seluas 209 ha dan seksi lima Duri Selatan-Duri Utara sepanjang 28 km sedang inventarisasi 93 bidang tanah seluas 266,30 ha.
Terakhir seksi enam yaitu Duri Utara-Dumai 25 km, pembebasan lahan sudah dilakukan 1,85 km atau 10,53 ha dengan total keperluan 123,54 ha.
"Kami ingin bagaimana ruas tol Pekanbaru-Dumai ini per seksi itu, benar-benar bisa tuntas," papar Direktur Utama PT Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra.
Bahkan perusahaan itu sampai menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menalangi biaya pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai.
Sebab, perseroan salah satu Badan Usaha Milik Negara tersebut memiliki taksiran biaya ganti rugi lahan bisa menelan hingga Rp14 triliun.
"Kalau pembebasan tanah bermasalah, maka bisa ditalangi dengan pembiayaannya bersama BUMN lain (PT SMI)," ucapnya.
Presiden Direktur SMI Emma Sri Martini mengaku pihaknya siap menalangi dana pembangunan jalan tol di Provinsi Riau.
Walau memerlukan legalitas, akan tetapi pembangunan jalan tol ruas tersebut tidak lagi memiliki kendala.
"Kami siap kapan saja (cairkan dana). Namun, kami memerlukan legalitas yang jelas," tegas Sri Martini saat mengunjungi Pemprov Riau di Pekanbaru Agustus lalu.
Perusahaan itu memiliki mandat dari Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menargetkan, pembebasan lahan jalan tol di provinsi tersebut bisa segera tuntas paling lambat November tahun ini.
"Menurut hitungannya, di akhir November akan lunas. Tentu, tahapan pembebasan lahan harus sesuai prosedur," katanya.
Pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai telah dimulai sejak tahun 2000-an atau zaman Gubernur Riau Saleh Djasit periode tahun 1998 hingga 2003.
Saleh telah berpikir, akan luasnya perkebunan sawit milik warga tempatan maupun perusahaan di provinsi itu, sehingga membutuhkan akses tranportasi yang laik.
Buah pikiran dari Gubernur Saleh, terbukti. Kini sekitar 50 persen ekspor minyak sawit mentah (CPO) nasional berasal dari Sumatera dan melalui Pelabuhan Dumai.
"Tapi aturan saat itu dan trafik investasi, sehingga pembangunan tol belum mungkin dan menguntungkan, maka gagal," terang Andi.
Presiden Jokowi semula direncanakan meresmikan pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai akhir November 2015, lalu diundur sampai Desember pada tahun itu.
Terakhir masih tertunda lagi di tahun ini. "Pekanbaru-Dumai minggu depan Presiden ke sana, tanggal 21 Juli 2016," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Pembangunan tol Pekanbaru-Dumai, seharusnya tidak perlu menunggu groundbreaking. Sebab, bisa berimbas tertunda target kerja PT Hutama Karya pada Desember 2019.
Kini laporan konstruksi PT Hutama Karya, masih nol persen. Sementara pungutan liar terutama truk CPO tujuan Pelabuhan Dumai, kerap terjadi di jalan lintas Pekanbaru-Dumai.
Proses "groundbreaking" Tol Pekanbaru-Dumai Masih Menunggu Jadwal Jokowi
