Rokan Hilir (Antarariau.com) - Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Provinsi Riau, Suyadi mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahap I yang baru saja berlangsung diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pada tahap II yang akan digelar 2017.
"Pilkades serentak tahap kedua nanti diharapkan tidak menjadi kendala sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik," kata Suyadi kepada wartawan di Bagansiapiapi, Kamis.
Menurutnya, perhatian berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya persoalan dikemudian hari mengingat terdapat dua penghulu pada pilkades tahap I belum bisa dilantik dikarenakan menghadapi gugatan.
"Apa yang menjadi kekurangan itu harus diperbaiki, sisi mana saja yang menurut kita sebagai sebuah kelemahan maka harus dievaluasi," katanya.
Ia menilai sistem yang diterapkan saat ini sudah baik namun tidak ada salahnya dilakukan terobosan baru agar potensi gugatan dapat semakin diminimalisir.
"Misalnya menyangkut masalah pencoblosan, itu harus ditegaskan bagaimana karena sebelumnya ada persoalan menyangkut pencoblosan ini dimana ditemukan keberatan karena pencoblosan keluar kotak surat suaranya," kata Politisi Partai PDI Perjuangan Rohil ini.
Lebih jauh Suyadi mengatakan bahwa sistem pencoblosan hendaknya harus dibuat ketentuan baku sehingga tidak ada peluang untuk melakukan penghitungan ulang karena ragu-ragu dengan keabsahan kertas suara. Begitu juga disiplin verifikasi administrasi dan dokumen kelengkapan para calon juga harus benar-benar tegas.
Hal ini lanjut dia berangkat dari kenyataan adanya pihak yang melaporkan penghulu terpilih dengan alasan dicurigai menggunakan dokumen seperti ijazah, KK dan lainnya yang palsu.
"Untuk administrasi saya rasa pihak panitia desa harus melibatkan komunikasi dengan terkait lainnya seperti pemdes, sehingga data yang masuk benar-benar sah," ujarnya lagi.
DPRD dalam menyikapi hal ini tegas dia, siap untuk membahas bersama-sama agar sistem untuk pilkades tahap II lebih baik lagi dan tentunya perlu diperkuat peraturan yang ada bersama dengan pemkab.
"Memang menurut kami harus disempurnakan lagi. Untuk tahap I saja dengan jumlah pilkades melibatkan 64 kepenghuluan dan ternyata ada masalah. Maka kedepan perlu lebih siap lagi karena jumlah kepenghuluannya lebih banyak sekitar 100 kepenghuluan lebih," kata Suyadi. (ADV)
Oleh: Dedi Dahmudi
Berita Lainnya
Polres Rohil kawal pemindahan surat suara DPRD Provinsi
26 January 2024 16:32 WIB
Marak ilegal fishing di Rohil, DPRD Riau: Pengawasan lemah, sanksi harus diperkuat
30 March 2022 21:15 WIB
Jelang RUPS, Bupati Rohil ingatkan konversi BRK harus segera terwujud
14 November 2021 11:32 WIB
Pemkab Rohil kembalikan Rp24 miliar Bansos COVID-19 ke kas daerah, ada apa?
02 July 2021 18:14 WIB
GALERI - Menyerap aspirasi warga Rohul saat resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19
02 May 2021 11:58 WIB
Diduga hindari hukuman berat, terdakwa korupsi dana kerjasama media DPRD Rohil kembalikan kerugian negara
02 September 2020 5:34 WIB
DPRD-Pemkab bahas perubahan nama dari PD ke PT Bank Rohil
02 July 2020 21:42 WIB
Komisi C DPRD Rokan Hilir apresiasi program Dinas Perkim
17 June 2020 7:50 WIB