Jelang RUPS, Bupati Rohil ingatkan konversi BRK harus segera terwujud

Pekanbaru (ANTARA) - Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Riau Kepri (BRK) yang akan berlangsung Senin, 15 November 2021, salah satu agenda yang akan menjadi pembahasan yakni kelanjutan rencana konversi ke Syariah yang sempat molor dari jadwal sebelumnya.

Seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota di Riau yang juga pemegang saham menginginkan agar percepatan konversi tersebut. Termasuk Bupati Rokan HilirAfrizal Sintong yang menginginkan agar proses konversi tidak perlu lama-lama lag, karena lebih cepat lebih baik dan harus diseriusi.

"Jangan ditunggu lama lagi sampai tahun depan, dipercepat saja,"ujar Afrizal Sintong kepada Antara di Pekanbaru, Minggu.

Menurut Afrizal Sintong, sudah keharusan, bila sudah menjadi target maka semuanya harus dipercepat prosesnya, apalagi ini sudah sempat molor dari yang ditarget sebelumnya. "Kan tidak ada yang sulit sebenarnya, yang penting bekerja cepat saja dan pasti akan tuntas," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini konversi BRK masih terganjal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tak kunjung mengeluarkan izin konversi. Sebab masih ada sejumlah persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh BRK.

Sebelumnya Jumat (12/11), Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke PT. Bank Riau Kepri (BRK) cabang Batam. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi, didampingi Wakil KetuaKarmila Sari, dan anggotanyaseperti Sugeng Pranoto, Sofyan Siroj Abdul Wahab dan Syamsurizal. Serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti.

Kunjungan tersebut diterima oleh pihak PT. BRK cabang Batam, yaitu Baharudin, Noki Syafriadi, Burhan, Fajrie, beserta jajaran lainnya. Pada kunjungan ini ada beberapa hal penting yang dibahas, diantaranya cara yang dapat dilakukan agar BRK dapat meningkatkan mutu pelayanannya agar lebih baik lagi, dan persiapan menuju Syariah.

Husaimi Hamidi menjelaskan, untuk menuju menjadi syariah butuh proses yang panjang. Hal itu didasari dari rapat-rapat yang dilakukan oleh komisi III.

"Kami sudah melakukan rapat sebanyak empat kali dengan BRK dari konsultan yang kita undang. Kami tidak mau percaya begitu saja. Jadi kajian kami komisi III, kepatutan untuk menuju syariah ini sudah ada. Pertama kami melihat dari analisa konsultannya yang cukup menjanjikan," terangnya.

Lebih lanjut Husaimi Hamidi juga mengatakan bahwa konversi dari konvensional ke syariah dari pihak ketiga itu semakin besar.

"Tentu dari analisa kita itu banyak yang salah, karena asumsi kita orang banyak yang takut pada syariah. Tapi ternyata tidak. Ketika kami melakukan RDP ke Kalimantan, jadi di NTB itu kami lihat kelapangan ternyata dana itu naik 30 persen,"ujarnya.

Sehingga lanjut Husaimi, cocok apa yang dikatakan oleh pihak konsultan tersebut. Provinsi NTB dengan Provinsi Riau kan tidak jauh beda, mayoritas juga muslim.

Namun yang perlu ditekankan pada rapat terakhir itu untuk pembangunan mushala, jadi ada salah satu cara untuk pemasaran dan pelayanan. Kemudian ditambahkan juga musik melayu di bank tersebut agar ada pembeda dengan bank lain.

"Sehingga kita juga meminta semuanya dimatangkan untuk konversi ini, tentunya juga prosesnya harus diupayakan cepat,"ujar Husaimi.