Pekanbaru (Antarariau.com) - Komisi B DPRD Provinsi Riau mendesak dinas perikanan dan kelautan kabupaten/kota untuk segera memasukkan pengajuan proposal bantuan kapal cepat yang akan diajukan ke Kementerian Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesia.
"Kemarin ada kebijakan dari KKP untuk bantuan tersebut harus diajukan oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten/kota, baru setelah itu diproses oleh pusat. Sejauh ini belum ada laporan ke DPRD mereka mengajukan itu ke pusat, kita akan terus mendesaknya," ujar anggota komisi B DPRD Provinsi Riau Firdaus, dari Pekanbaru, Selasa.
Lebih lanjut ia sampaikan, pihak Komisi B DPRD Riau beberapa waktu lalu telah berkonsultasi dengan KKP RI, untuk bisa memberikan bantuan kapal tangkap kepada nelayan yang ukurannya dibawah 30 Gross Ton (GT). Menurutnya, jika kapal besar masyarakat masih belum mampu memodalkan pelayarannya, seperti untuk pengisian Bahan Bakar Minyak.
"Pemerintah pusat memberikan bantuan kapal pada masyarakat besarannya 30 GT keatas. Kita mengusulkan agar membantu nelayan-nelayan kecil yang tidak mampu memodalkan kapal-kapal besar. Kapal diatas 30 GT itu modal berlayarnya besar, dengan maksud agar masyarakat mampu menerima bantuan dari pemerintah tersebut," katanya lagi.
Dikatakannya, pihaknya juga mengusulkan bantuan alat tangkap pada KKP. Ia mengusulkan hibah tersebut harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan keinginan dari masyarakatnya.
"Pemerintah pusat dan daerah harus bisa melihat serta menyesuaikan jenis bantuan alat tangkap berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Jenis alat tangkap tersebut banyak jenisnya, seperti daerah yang masyarakatnya membutuhkan alat tangkap jaring, tentu pemerintah harus memberikan itu, bukan yang lain," katanya lagi.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Riau Marwan Yohanis menyatakan pihak KKP telah memberikan bantuan sejumlah enam helikopter untuk pengawasan daerah perbatasan perairan Indonesia dengan negara-negara lain.
"Bantuan tersebut memang bukan untuk Riau saja, tetapi untuk beberapa daerah yang perairan lautnya berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Kita harus juga bisa layaknya negara lain yang mengawasi daerah perbatasan lautnya menggunakan kapal cepat, helikopter dan polisi kemaritiman. Begitu ada nelayan asing menangkap ikan di daerah kita , maka bisa langsung ditangkap," tutupnya.
Oleh: Nella Marni
Pemko/Pemkab Di Riau Diharapkan Ajukan Bantuan Kapal Kecil Kepada Pemerintah
