Nella Marni
Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertegas zona zonasi perairan Indonesia dengan negara-negara lain.
"Kami minta perlunya peninjauan langsung oleh menteri kelautan dan perikanan," ujar Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanes, di Pekanbaru, Rabu.
Hal tersebut dikatakannya karena telah terjadi berulang kali pengusiran terhadap nelayan indonesia yang menangkap ikan di perairan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Pulau Jemur, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh polisi diraja Malaysia. Terakhir kejadian tersebut juga terjadi pada Selasa siang (14/6) yang lalu.
Untuk itu ia menginginkan adanya tinjauan langsung dari KKP, agar penanganan secara konferensif dapat terlaksana sesuai kondisi di lapangan.
"Pentingnya pertegas zona zonasi wilayah perairan Indonesia dengan yang lainnya agar ada tindakan yang tegas dan penanganan yang konferensif dari sikap yang dilakukan mereka terhadap nelayan kita," ungkapnya.
Sebelumnya pada Selasa (21/6) kemarin, Komisi B DPRD Riau sudah mendatangi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jakarta untuk berkonsultasi. Mereka juga menyurati langsung ibu menteri Kelautan dan Perikanan Susi Purdjiastuti.
Selanjutnya ia juga berharap, agar KKP bisa memberikan bantuan kapal cepat kepada nelayan Rohil, Riau untuk menangkap ikan. Dan mempersiapkan personil yang bertugas mengawasi perairan dan nelayan.
"Kami juga minta agar Pulau Jemur, Rohil diisi oleh penduduk dan dibekali dengan alat tangkap. Jadi secara tidak langsung pulau itu sudah berpenghuni untuk menjelaskan bahwa itu daerah perairan Indonesia," ungkapnya.
Menurutnya, jika Pulau Jemur terus dibiarkan tanpa berpenghuni, kapan saja sewaktu-waktu bisa diklaim oleh Malaysia.
Hal senada juga disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Riau bahwa zona zonasi wilayah sangat perlu dipertegas, baik itu antar provinsi dalam Indonesia sendiri, maupun dengan negara lain.
"Jangankan dengan negara lain seperti Malaysia, perairan Provinsi Riau dengan Sumatera Utara saja masih belum jelas zona zonasi wilayahnya. Masih juga sering ribut dalam penangkapan," ujar Ketua HNSI Riau, Adrian.
Zonasi Kelautan Riau Belum Jelas, Buk Susi Pudjiastuti Diminta Meninjau
