Siak Hulu, (Antarariau.com) - Bupati Kampar Jefry Noer mengatakan akan menjadikan perputaran uang hanya berputar dikabupaten Kampar, dengan demikian kebutuhan masyarakat tidak lagi dipasok dari luar Kabupaten Kampar. Hal ini karena cita-cita Kabupaten Kampar dalam memberantas kemiskinan di Kabupaten Kampar.
Caranya dengan membentuk Holdins Bumdes atau grup kelompok yang membawahi Bumdes. Hal ini dirasakan penting karena dengan adanya grup Bumdes mampu memotong 4 mata rantai, seperti distributor wilayah, distributor daerah sampai ketangan pengecer, dengan demikian dapat menekan harga barang dan masyarakat akan mampu membelinya ucap Jefry Noer.
Demikian dikatakan Bupati Kampar Jefry Noer ketika membuka acara Kunjungan Kementerian Desa PDT dan transmigrasi RI di Kabupaten Kampar, yang dipusatkan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Senin (16/5)
Dalam sambutannya Jefry Noer mengatakan Paham keberadaan apa itu Bumdes Badan Usaha Milik Desa belum dipahami, seolah-olah usahanya hanya simpan pinjam saja, seolah berdiri sendiri tidak ada kontrol, yang lebih parah lagi Bumdes dikuasai oleh Kepala Desa. Padahal Bumdes itu adalah milik desa yang dapat melakukan usaha apa saja, ada badan kontrolnya, dan kepala desa tidak boleh semena-mena" Tambahnya lagi ujar Jefry Noer.
Ditambahkan Jefry Noer Fungsi lain yang tidak kalah penting dari pemerintah dalam hal pengelolaan BUMDes adalah fungsi pemerintah desa dan/atau kabupaten sebagai badan yang memonitoring dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART.
“Keinginan Presiden Jokowi adalah bagaimana menghidupkan Bumdes serta mampu menghidupkan perekonomian desa dengan segala sektor usaha” papar Jefry Noer.
Sementara itu hadir juga Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Eva Yuliana, dalam sambutannya mengatakan Bumdes bukan hanya milik Kepala Desa semata, dia mengharapkan TP-PKK untuk dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes, sebab TP-PKK memiliki produk hasil atau kerajinan yang layak jual, dan juga dekranas da (Dewan Kerajinan Nasional Daerah).
Hal juga merupakan salah satu usaha dalam menggali potensi kemampuan kaum wanita di Kabupaten Kampar ujarnya.
Jika TP-PKK telah dibantu oleh Kecamatan melalui program Bumdes, hendaknya memberikan laporan yang real atau nyata, terbuka atau transparan karena penggunaan dana adalah milik desa yang sudah barang tentu juga milik rakyat.
Eva Yuliana yang juga ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Juga mengharapkan Bumdes Kecamatan tidak melupakan peran Kaum wanita, karena sudah saatnya wanita berkarya, wanita berbuat pungkasnya.
Kepala Badan BPMPD Kabupaten Kampar Surya Budhi mengatakan seluruh Bumdes yang ada di Kabupaten Kampar dapat di tingkatkan dan hidupkan dalam pergerakan usaha-usaha Desa dengan berbagai potensi yang sangat banyak di desa tidak hanya pada usaha simpan pinjam.
Dari sekian banyak Bumdes yang ada di Kabupaten Kampar yang betul-betul bergerak hanya beberapa saja, yang lain hanya di atas kertas, oleh sebab itu BPMPD segera melakukan verifikasi, mana yang sudah bagus, kurang bagus maupun yang jalan ditempat.
Surya Budhi mengatakan usaha yang dilakukan Bumdes rata-rata pada pengembangan simpan pinjam, ada juga beberapa Bumdes yang telah mencoba sektor Pariwisata dan usaha lainnya pungkasnya.
Sementara itu Kabid UEM BPMPD Zamhur S. Pd, M. Si mengatakan untuk penyampaian materi BMPD Kabupaten Kampar disampaikan Drs. Sugeng Riyono M. Si, M. Si, Kementerian PDT dan transmigrasi RI, DR. Ryan Nugroho UI Jakarta sekaligus tenaga ahli dari Sekkab RI dan Edi Sabara MGO yang diperbantukan Kemendes (pusat Study Desa Indonesia dan Pelaku Bumdes yang ada di Kabupaten Kampar.
Untuk besok Kabupaten Kampar juga akan dikunjungi langsung oleh Dirjen Kementerian PDT dan transmigrasi Republik Indonesia Ahmad Erani Yustika pungkasnya.
(ADV)
Bupati Kampar: Kita Jadikan Perputaran Uang Hanya di Kabupaten Kampar
