Manado, (Antarariau.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi berharap pelayanan institusi publik tidak berbelit-belit dan lama.
"Perbaikilah pelayanan publik. Pengurusan KTP bukan soal sistem, NIK atau elektronik, tapi pastikanlah dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau unit layanan, kantor di kabupaten dan kota, kecamatan dan kelurahan memprosesnya tidak lama. Jangan berbelit-belit, apalagi pengurusannya gratis," kata Menteri saat membuka acara forum koordinasi, komunikasi dan konsultasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi di Manado, Kamis.
Menteri mengatakan, sebelum membuka forum ini dirinya terlambat karena menerima dan mendengarkan keluhan seorang warga Manado yang diduga menjadi korban pemerkosaan.
"Pemerintah terhenyak dan memberi perhatian. Ibu korban yang datang memberikan informasi terkait hal itu, dan juga didengar oleh wakil gubernur. Deputi kami sudah tiga hari melakukan kunjungan ke sini melihat sisi pelayanan publik," katanya.
Kenapa ada forum seperti ini, karena untuk menjamin efektivitas, sosialisasi dan perbaikan tata kelola sesuai dengan peta jalan reformasi birokrasi, katanya.
Karena itu mantan politisi Partai Golkar yang hijrah ke Partai Hati Nurani Rakyat ini mengharapkan kepala daerah dan jajarannya sebagai penggerak utama mendengarkan secara langsung, mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
Anggota DPR RI Komisi I periode 2004-2009 ini menambahkan, dirinya datang ke daerah ini bersama dengan semua deputi.
"Bila menteri melakukan agenda sendiri ke daerah, kemudian empat deputi, biro dan asisten deputi pasti repotkan pejabat di daerah, dan ini bisa mengganggu pelayanan publik. Dengan datang bersama-sama, ketemu langsung mudah-mudahan lebih efektif dan efisien," katanya.
Menpan-RB Berharap Pelayanan Publik tidak Berbelit-belit
