Dedi Dahmudi
Rokan Hilir, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan melakukan kegiatan lelang untuk aset bergerak berupa mobil dinas yang saat ini masih banyak dipegang oleh pejabat yang tidak aktif lagi.
"Jadi kita tidak bisa langsung diadakan lelang begitu saja dan harus didata secara detail," kata Asisten IV Bidang Administrasi Setdakab Rohil Dahniar di Bagansiapiapi, Selasa.
Ia mengatakan, proses untuk kegiatan lelang memerlukan waktu yang lama, apalagi ada ketentuan bahwa aset yang telah ditarik dan di inventarisir harus masuk kedalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terlebih dahulu.
Bahkan, saat ini Pemkab Rohil terus melakukan proses pendataan tersebut dengan menghitung seluruh aset yang merupakan milik pemerintah setempat untuk selanjutnya akan dilakukan kegiatan pelelangan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Memang ada juga mobil dinas tersebut dalam proses penarikan yang masih belum terdata sama sekali. Karena pejabat tersebut belum menyerahkan mobilnya, tapi setelah diberikan peringatan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penarikan paksa," tegasnya.
Terkait beberapa mobil dinas karena pertimbangan kondisi dalam proses perbaikan di Pekanbaru, Dahniar mengatakan aset tersebut akan tetap dilelang.
Namun, lanjut dia keberadaan mobil tetap di Pekanbaru saja dengan pertimbangan bila dibawa kembali ke Rokan Hilir ongkos yang dikeluarkan justru lebih besar, bahkan lebih tinggi dibandingkan harga lelang nantinya.
"Lebih baik untuk keperluan lelangnya, tim penguji saja yang ke Pekanbaru, daripada biaya besar sementara dijual jadi lebih rendah," katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan dan pendataan aset merupakan bagian penting yang harus dijalankan pemkab Rohil saat ini, namun tidak terlepas dari kenyataan bahwa menyangkut aset juga dalam rangka untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Untuk kegiatan pelelangan kita belum bisa memastikan, diperikirakan setelah pendataan dan penarikan mobil dinas nanti," tuturnya.(Adv)
Pemkab Rohil Akan Lelang Mobil Dinas Dipegang Pejabat Tidak Aktif
