Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan pelantikan pasangan Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan, yang sebelumnya ditunda oleh Menteri Dalam Negeri, akan segera dilantik di Jakarta.
"Akhirnya Mendagri menjanjikan akan melantik Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu serta Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada minggu depan di Jakarta," kata Arsyadjuliandi melalui rilis pers yang diterima Antara di Pekanbaru, Rabu.
Arsyadjuliandi (Andi) Rachman mendapatkan kepastian itu dari Mendagri RI Tjahjo Kumolo, disela Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2016, yang dihadiri Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta.
Sedianya pada Selasa (19/4) lalu dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan pasangan Bupati Pelalawan HM Harris - Zardewan, dan Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman-Sukiman. Namun, pada sehari sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendadak menunda pelantikan Bupati Rokan Hulu terpilih, Suparman dengan alasan administrasi. Padahal, pemerintah daerah sudah menyiapkan acara cukup besar untuk pelantikan kedua kepala daerah itu di DPRD Provinsi Riau, yang juga dihadiri ribuan tamu undangan.
Melalui telegram yang dikirimkan ke Pemprov Riau, Kementerian Dalam Negeri meminta pelantikan Bupati Rohul ditunda sampai batas yang tidak ditentukan, dan segera ditunjuk Pelaksana Harian Bupati untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Informasi yang santer berkembang, penundaan itu dikarenakan Suparman kini sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pembahasan APBD Riau 2015.
Lebih lanjut Andi Rachman mengatakan, Musrenbangnas 2016 kali ini Mengusung tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah. Kegiatan itu digunakan Pemprov Riau untuk memastikan pembangunan di daerah bisa terlaksana dengan bantuan pemerintah pusat.
"Dalam Musrenbangnas 2016 ini, akan kita tajamkan program-program pembangunan nasional. baik di tingkat pusat, kementerian, lembaga dan daerah. Baik dari Provinsi, kabupaten dan kota serta mensinergikan kegiatan pembangunan baik antar lembaga maupun pusat dan daerah," ujarnya.
Ia menilai sinergitas pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan program kerja yang dijalankan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
"Karena kita lihat usulan program banyak sekali tetapi anggaran terbatas,"imbuhnya.
Ia mengatkaan dalam Musrenbangnas 2016 juga didiskusikan upaya-upaya pemecahan masalah terhadap kendala penyediaan anggaran. Program yang tidak prioritas, akan digeser ke tahun 2018. Sementara itu untuk program prioritas, apabila anggaran tidak mencukupi, maka dicarikan solusinya dari sumber pendanaan lain.
Plt Gubri: Suparman dan Harris Dilantik Pekan Depan di Jakarta
