Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo mengatakan pencairan dana desa bagi Provinsi Riau tahun ini terganjal belum semua wilayah yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2015.
"Sejauh ini baru tiga Kabupaten yakni Siak, Rohul dan Bengkalis yang mengirim laporan pertangungjawaban tahun 2015," ungkap Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, di Pekanbaru, pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016, di Pekanbaru, Senin.
Mardiasmo mengatakan, hal inilah yang membuat mengapa pencairan dana desa di Riau masih minim. sementara pemerintah pusat tiap tahunnya mendorong peningkatan anggaran bagi bantuan ini.
Karena ia menilai dana desa itu sangat besar manfaatnya untuk memajukan ekonomi desa.
"Dari yang sudah saya lihat kalau benar-benar dijalankan dana desa itu bagus," urainya.
Karena merupakan manifestasi ekonomi kerakyatan yang lokal kontain. Sebab dana desa yang disalurkan di masyarakat setempat akan bermanfaat langsung, memanfaatkan tenaga kerja lokal, mengangkat perekonomian desa dan semua ada di desa.
"Ini akan mengurangi kesenjasangan didesa dengan kota," tegasnya.
Makanya sambung dia pemerintah terus menggenjot penggelontoran dana desa. Ditahun 2016 saja nilainya mencapai Rp49 miliar.
"Tahun 2015 hanya Rp20 miliar kini naik lebih dua kali lipat," bebernya.
Ia bahkan berani memperkirakan saat ini tiap daerah mendapatkan hampir Rp1 miliar dana desa.
Bahkan ia menegaskan saat ini pusat mendorong percepatan penyaluran dana desa.
"Jadi ini kesempatan emas," tegasnya lagi.
Untuk itu Mardiasmo menghimbau kepada semua desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2015 ke Kementerian Keuangan. Agar dana lanjutan bisa dicairkan.
"Seperti tadi yang dikeluhkan Kabupaten Meranti, kami mendorong supaya cepat menyampaikan laporan pertanggungjawaban," tambahnya.
Diakuinya, kendala lambannya pelaporan ada di Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan yang masih belum maksimal.
Walau diakuinya untuk bagian aparatur ada Kementerian Dalam Negeri yang melakukan pelatihan. Sementara untuk pendampingan ada Kementerian Desa.
"Makanya kami minta Bupati/Camat agar segera melakukan evaluasi, kami akan lihat lagi apa yang akan jadi kendala," tambahnya.
Wamenkeu: Pencairan Dana Desa Riau Terganjal Laporan
