Sinergi Pajak Bengkalis dan instansi awasi pengelolaan dana desa

id djp, dana desa,djp riau

Sinergi Pajak Bengkalis dan instansi awasi pengelolaan dana desa

Peserta pelatihan berfoto bersama usai kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, pada Kamis (17/10/24). (ANTARA/DJP Riau)

Bengkalis (ANTARA) - KPP Pratama Bengkalis bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau mengadakan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, pada Kamis (17/10), yang bertujuan memperkuat sinergi dalam pengawasan pengelolaan dana desa antara DJP Riau, BPKP Provinsi Riau, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Riau, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Acara ini melibatkan peserta yang terdiri dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa di Kecamatan Bathin Solapan. Dalam pendampingan ini, para peserta diberikan pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat membantu para bendahara desa menjalankan tugasnya dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Kolaborasi antarinstansi ini menekankan pentingnya pengawasan yang kuat dalam memastikan setiap penggunaan dana desa dilakukan dengan tepat dan efektif. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkecil potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.

"Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap seluruh desa di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Bathin Solapan, dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama antarinstansi demi pengelolaan dana desa yang lebih baik," ujar Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Riau Bambang Setiawan.

Kegiatan ini nantinya juga akan dieskalasi dalam cakupan yang lebih luas dengan target akhir melingkupi seluruh desa di Provinsi Riau. Kantor Wilayah DJP Riau beserta Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau serta Tenaga Profesional Pendamping Desa akan senantiasa bergandeng tangan dalam mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan dana desa di Provinsi Riau.

Penulis: Boy Satrio Wibowo