Tembilahan, (Antarariau.com) - Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan menyampaikan pembangunan yang ada di daerah itu masih belum merata, hal ini karena terbatasnya kemampuan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan yang telah diusulkan masyarakat melalui Musrembang.
"Selama ini pembangunan di Inhil telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, walaupun masih ditemui juga berbagai kekurangan seperti pemerataan pembangunan yang dianggap oleh beberapa kalangan masih belum merata," kata Bupati indragiri Hilir mUhammad Wardan di Tembilahan, Rabu.
Ia mengatakan salah satu upaya yang telak dilakukan dalam perencanaan pembangunan adalah melalui Forum SKPD dimana dalam forum ini akan dibahas dan disinkronkan antara Rencana Kerja dari masing-masing SKPD dengan usulan kegiatan dari masyarakat yang dihimpun pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan beberapa waktu yang lalu dan menyepakati pagu indikatif usulan 2017 sesuai RPJMD dan RENSTRA SKPD 2013 – 2018.
"Pelaksanaan Forum SKPD ini harus memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) secara online yang ada di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, untuk itu agar seluruh agenda proses perencanaan mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai menjadi KUA/PPAS mengikuti mekanisme tersebut, saya tidak mau lagi terdapat kegiatan APBD yang masuk ditengah jalan tanpa melalui mekanisme perencanaan yang benar," paparnya.
Penyelenggaraan Forum SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai wahana persiapan materi menjelang pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Maret 2016 mendatang.
"Dalam pelaksanaan Forum SKPD kali ini, mekanisme pembahasan sama dengan pelaksanaan Forum SKPD tahun lalu. Pembahasan tidak melibatkan kecamatan dan pembahasan hanya dilakukan oleh SKPD dengan koordinator bidang Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus pembahasan adalah mensinkronkan program dan kegiatan dari seluruh usulan kecamatan kedalam Rencana Kerja SKPD dan menentukan program/kegiatan prioritas sesuai dengan pagu indikatif dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD 2013 - 2018," sebutnya. (adv)
