Bagansiapiapi, Rohil (Antarariau.com) - Agar realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hilir, Riau tidak disalahgunakan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) diminta aktif mengawasi anggaran tersebut.
"Kami minta BPK jalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, jika ditemukan adanya penyalahgunaan dalam ADD tegur penghulu agar kesalahan yang ada bisa diminimalisir sejak dini," kata Plt Sekdakab Rohil H. Surya Arfan usai membuka pelatihan BPK di Hotel Mahera Bagansiapiapi, Selasa (29/9).
Ia menjelaskan, ADD merupakan salah satu program Pemerintah Pusat dan Rohil sendiri baru tahun ini melaksanakannya sehingga harus banyak belajar tentang tata cara penggunaannya.
"Program ini menjadi sorotan khusus bagi semua penegak hukum, makanya kalau salah menggunakan lebih baik penghulu dinasihati BPK daripada nantinya ditangan penegak hukum," ujarnya.
Ia juga berpesan agar BPK kreatif untuk mengembangkan setiap potensi yang ada didaerahnya, karena terbentuknya sebuah kabupaten berkat suksesnya kepenghuluan.
"Istilah BPK ini legislatifnya di Kepenghuluan, jadi harus saling bersinergi untuk membangun kepenghuluan dan tentunya membuat Rohil ini maju," jelas Sekda.
Masih kata Surya, jumlah ADD bervariasi tergantung letak wilayah serta jumlah penduduk, bahkan ada yang mendapatkan Rp 1 Milyar lebih dan juga ada yang dibawah Rp1 Milyar.
Di tahun 2016 mendatang pemerintah pusat juga akan menambahkan ADD 100 persen dari APBN sehingga tentunya harus bisa dikelola dengan baik.
"Ini wacana yang luar biasa namun dengan catatan harus sukses realisasi ADD tahun ini serta jelas pertanggungjawabannya," sebut dia. (Adv)
Oleh Dedi Dahmudi
