Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Terminal Barang dan Truk Kota Dumai, Provinsi Riau, terkendala minim dukungan anggaran daerah untuk pengelolaan dan peningkatan pelayanan dalam pengutipan retribusi pajak parkir kendaraan.
Kepala Terminal Barang dan Truk Kota Dumai Indra Syahputra mengatakan, hingga kini penarikan retribusi masih menerapkan sistem print out pada setiap kendaraan angkutan yang melewati timbangan.
"Untuk berinovasi gunakan sistem teknologi tentu saja butuh biaya, tapi tidak bisa dilakukan karena anggaran daerah minim sehingga terpaksa masih memakai print out," kata Indra, Jumat.
Menurutnya, pengutipan retribusi pajak dengan sistem print out sejak 2014 lalu ini dinilai kurang optimal karena terdapat beberapa kelemahan seperti menyulitkan pencatatan realisasi keuangan.
Disamping itu juga, kebutuhan anggaran juga untuk menambah pelayanan di komplek terminal barang dengan penyediaan berbagai fasilitas publik agar supir angkutan merasa puas dan nyaman.
Dukungan anggaran pemerintah daerah sangat diperlukan karena terminal barang merupakan salah satu primadona penerimaan keuangan dengan sumbangsih belasan miliar rupiah tiap tahun.
"Apalagi ada wacana terminal akan dikelola pemerintah pusat, tentu saja ini bisa menghilangkan potensi pemasukan keuangan daerah belasan miliar tiap tahun," terangnya.
Dia berharap dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, legislatif dan komponen masyarakat untuk berjuang bersama meningkatkan fungsi pelayanan aset daerah ini demi kemajuan pembangunan kedepan.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Dumai Bambang Sumantri menyebutkan untuk mempertahankan aset daerah ini akan ditempuh dengan mengajukan uji materil undang undang jika perjuangan tidak berhasil.
"Dumai sangat menolak rencana pengalihan kewenangan tiga aset daerah ini, dan jika perlu dengan cara mengajukan judicial review ke pemerintah pusat," kata dia.
Penolakan peralihan sumber PAD Dumai yang dibangun dengan anggaran daerah ini juga mendapat dukungan dari provinsi dan 11 kabupaten kota lain di Riau.
Pengelolaan Terminal Barang Dumai Terkendala Minim Anggaran
