Bupati Inhil: Tangani Balita Gizi Buruk Dengan Maksimal

Tembilahan, (Antarariau.com)- Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau Muhammad Wardan intruksikan dinas terkait untuk menangani balita yang mengalami gizi buruk di daerah itu dengan maksimal.

Hal ini disampaikannya saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna ke-VI masa persidangan II yang diadakakan oleh DPRD setempat dengan agenda penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi tentang APBD 2014, Senin.

Kepala bagian Humas Setdakab Indragiri Hilir, ahmad Ramani mengatakan bahwa Bupati Indragiri Hilir bertindak cepat memanggil instansi terkait atas kasus gizi buruk yang menimpa balita dari salah satu kecamatan yang ada di Inhil yaitu Kecamatan Kempas.

"Bupati telah mengintruksikan dinas terkait untuk menangani balita gizi buruk ini dengan maksimal dan seluruh biaya pengobatannya akan ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Ahmad Ramani menyampaikan bahwa penegasan ini disampaikan oleh Bupati Indragiri Hilir saat memanggil instansi terkait di kediaman bupati, Senin pagi.

"Instansi yang dipanggil itu adalah Dinas Kesehatan (Diskes) dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan," katanya.

Dalam pertemuan itu Bupati Indragiri Hilir menginstruksikan pejabat terkait agar balita tersebut dapat ditangani secara maksimal dan dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan sampai sehat.

"Saat ini balita gizi buruk itu sudah ditangani dan dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan," ucapnya.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyatakan sebanyak 5,4 juta dari 32 juta balita di Indonesia terindikasi mengalami gizi buruk.

"Gizi buruk sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan intelektual padahal pada 2015 kita harus menyiapkan generasi emas yang semestinya balita harus memiliki gizi baik," katanya saat membuka kegiatan Jambore Gizi 2015 di Batang, Jawa Tengah, Minggu sore.

Menurut dia, balita yang terlahir dengan gizi buruk berpotensi mengalami ketidakseimbangan pertumbuhan fisik maupun intelektualnya.

"Untuk menangulangi gizi buruk, Kemensos memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 8 persen masyrakat kurang mampu, penerimaanya ibu hamil supaya selama hamil mendapatkan Rp 1 juta agar mendapatkan asupan gizi yang baik bagi janin maupun ibunya supaya anak lahir tidak (dengan) berat badan lahir rendah," katanya. (adv)