Khartoum, (Antarariau.com) - Pemerintah Sudan Selatan pada Selasa (2/6) menolak untuk mundur dalam keputusannya mengusir Koordinator PBB Urusan Kemanusiaan kendati ada seruan dari organisasi internasional itu agar Juba tidak melanjutkan keputusannya.
PBB pada Senin (1/6) mengumumkan Sudan Selatan memutuskan untuk mengusir Wakil Kepala Misi PBB dan Koordinator Urusan Kemanusiaan Toby Lanzer.
"Kami tak bisa menarik keputusan kami untuk mengusir Toby Lanzer," kata Juru Bicara Presiden Sudan Ateny Wek pada Selasa, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.
Ia menjelaskan tindakan tersebut "adalah keputusan kedaulatan yang dilakukan oleh Kabinet karena pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat PBB itu yang dipandang anti-pemerintah".
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutuk tindakan Juba, dan mendesaknya menarik keputusannya secepatnya.
Sudan Selatan memperoleh kemerdekaannya pada 2011. Namun, negara itu terjerumus ke dalam bentrokan rusuh pada Desember 2013, saat pertempuran meletus antara tentara yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan pembelot pimpinan mantan wakilnya Riek Machar.
Konflik tersebut segera menjadi perang habis-habisan, dan bentrokan beralih ke dimensi suku, yang membuat suku Presiden Kiir, Dinka, berhadapan dengan etnik Macher, Nuer.
Perang itu menewaskan ribuan warga Sudan Selatan dan memaksa lebih dari 1,9 juta orang lagi meninggalkan tempat tinggal mereka.
Sudan Selatan Berkeras Mengenai Pengusiran Pejabat PBB
