Bengkalis, (Antarariau.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyatakan berkurangnya Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas atau DBH Migas sebesar Rp1,4 triliun pada tahun ini tidak akan mempengaruhi alokasi anggaran untuk tiga program strategis untuk pemberdayaan masyarakat di daerah itu.
"Tak perlu khawatir. Anggaran untuk ketiga program strategis tersebut tidak termasuk yang bakal dirasionalisasi," kata Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, di Bengkalis, Rabu.
Pengurangan DBH yang bakal diterima Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1,4 triliun, dari yang diterima seharusnya sebesar Rp2,2 triliun.
Berkurangnya DBH tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan berimbas pada penurunan pembiayaan tiga program strategis pemberdayaan masyarakat di daerah itu.
Adapun ketiga program tersebut diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) dan Intruksi Bupati Program Percepatan Infrastruktur Pedesaan (Inbup PPIP).
Herliyan menjelaskan anggaran yang dirasionalisasi berasal dari kegiatan-kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
"Terutama yang pelaksanaannya dapat ditunda. Rincinya akan dibahas bersama DPRD Bengkalis dalam pembahasan APBD Perubahan 2015," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bengkalis, Burhanuddin mengatakan, APBD Perubahan saat ini masih dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
"Dari hitungan APBD murni sebesar Rp4,9 triliun yang sudah disahkan, terjadi pengurangan Rp900 miliar. Target kita APBD Perubahan sudah diusulkan paling lama bulan Juni dan dapat disahkan bulan Juli, sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir," katanya.
Ia menjelaskan, defisit APBD murni 2015 sebagai dampak dari pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,4 triliun itu, akan ditutupi dengan DBH sektor pendapatan dan pajak bagi hasil pertambangan yang mengalami peningkatan.
Sehingga setelah dihitung, maka total defisit APBD murni 2015 berkisar pada angka Rp900 miliar.
Selain itu, ia mengatakan kegiatan yang juga akan dipangkas adalah kegiatan yang terlambat dilaksanakan. "Khusus untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau menjadi skala prioritas pembangunan daerah kemungkinan besar tidak akan dilakukan pemotongan," katanya. (Adv)
