Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan sembilan program strategis dalam upaya percepatan pembangunan di berbagai sektor dalam menunaikan janji politik pada saat kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.
"Ada sembilan program yang akan dikerjakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun bersifat dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sektor lainnya diantaranya mendorong percepatan pembangunan jembatan Pulau Sumatera-Pulau Bengkalis, pembangunan RS Pratama Bukit Batu, mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul," ujar Kasmarni saat membuka Musrenbang di Bengkalis, Senin (10/3).
Kemudian melanjutkan pembangunan Duri Islamic Centre, pembangunan Balai Raja Eco-Park, mendorong pembangunan Politeknik Duri, mendorong terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupat, pembangunan pusat tamadun Islam di Pulau Bengkalis dan revitalisasi kebun binatang Selat Baru.
"Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan empat klaster pembangunan kawasan, yang terdiri dari, Kecamatan Bengkalis dan Bantan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perikanan dan pengembangan budaya melayu," ungkapnya.
Dikatakannya untuk wilayah Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai kawasan pertanian, perkebunan dan industri pengolahan. Sedangkan Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata unggulan dan perikanan selanjutnya Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, dan Talang Muandau sebagai kawasan industri migas, perdagangan dan jasa.
"Kami berharap pada forum hari ini dapat menerima masukan dari para peserta forum ini untuk memperkaya strategi dan arah kebijakan dimaksud,"pinta Bupati.
Terakhir Kasmarni menyampaikan, berdasarkan proyeksi sementara penerimaan daerah di tahun 2026 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2025 ini.
"Kami minta seluruh kepala perangkat daerah diharapkan dapat menggali potensi baru Pendapatan Asli Daerah setiap sektor," kata Kasmarni.
Kemudian memperkuat akses dan komunikasi ke kementerian/lembaga di pusat untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan di luar APBD. Melakukan efisiensi dengan penghitungan cermat pada setiap item belanja agar terhindar dari pemborosan atau belanja yang tidak bermanfaat langsung pada program.
"Selain itu melakukan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan program agar penghematan belanja tidak berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan," kata Kasmarni.
