100 Hektare Kebun Kelapa Inhil Rusak
Tembilahan, Riau, (Antarariau.com) - Bupati Indragiri Hilir, Provinsi Riau, HM Wardan menyatakan sekitar 100 hektare lahan perkebunan kelapa milik warga setempat dalam kondisi rusak parah akibat beberapa faktor.
"Hampir 100 hektare perkebunan kelapa saat ini kondisinya sudah sangat rusak. Penyebabnya adalah karena kondisi kebun kelapa sudah sangat tua, lalu disebabkan pengaruh dari instrusi air laut dan banyak masalah-masalah yang lain," kata Wardan di Tembilahan, Riau, Senin.
Ia mengatakan luas perkebunan kelapa di daerah pesisir Provinsi Riau itu kini totalnya mencapai 429.110 hektare (ha).
Dia menjelaskan, kondisi seperti itu telah mengakibatkan pohon kelapa yang menjadi andalan masyarakat telah berubah gundul, atau tinggal batang pohon berdiri tanpa disertai daun dan buah.
Perekonomian masyarakat di Inhil hidup dari tanaman buah kelapa. Dalam beberapa tahun terakhir atau ketika harga kelapa rendah atau anjlok karena berbagai sebab, tentunya akan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
"Tapi, ketika harga kelapa mulai membaik, justeru petani kelapa kita dihadapkan pada permasalahan serius yang mengkibatkan pohon kelapa tidak berproduksi sebagaimana layaknya. Instrusi air laut dan hama, jadi dua penyebab kelapa tidak produksi," ucapnya.
Data Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014 menyebut, daerah itu memiliki 594.202 ha yang berisi delapan komoditas hasil perkebunan seperti kelapa dalam 391.745 ha atau 65,92 persen, lalu kelapa sawit 109.046 ha atau 18,35 persen, kelapa hibrida 37.365 ha atau 6,28 persen dan sagu 17.890 ha atau 3,01 persen.
Pihaknya sangat berharap bantuan dari APBD Riau melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Riau serta Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan APBN melalui Balai Sumber Daya Air Wilayah III Sumatera Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena APBD Inhil yang kecil.
"Dari 429.110 ha tersebut, sekitar 80 persen diantaranya milik petani. Hanya sebagian kecil perkelapaan di Inhil ini milik perusahaan seperti PT Pulau Sambu, sedangkan yang lain tidak punya," terang Wardan.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulher tahun 2014 saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Inhil menyatakan, permasalahan yang dihadapi petani kelapa khususnya kelapa dalam di Inhil harus ada campur tangan dari pemerintah pusat. U
"Dilema kita dalam pembangunan itu adalah di anggaran. Khususnya kita di disbun Provinsi Riau, dananya sangat kecil dan harus dibagi ke seluruh kabupaten/kota. Untuk itu, jika anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Inhil mau membantu memperjuangkan bantuan ke pusat, mungkin itu lebih baik," katanya.
