Dispenda Riau Terapkan "Samsat Online" Permudah Pelayanan

id dispenda riau, terapkan samsat, online permudah pelayanan

Dispenda Riau Terapkan "Samsat Online" Permudah Pelayanan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Pendapatan Provinsi Riau akan menerapkan Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu berbasis internet atau "online" pada tahun ini, dalam rangka mempermudah pelayanan bagi wajib pajak.

"Saat ini kami sudah melakukan persiapan dengan pihak internal. Sudah dilakakukan simulasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan UP secara terintegrasi.

Tinggal kerjasama pemerintah saja melalui Dirjen Lalu Lintas Polda, Jasa Raharja dan Bank Riau Kepri," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispenda Riau, Joni Irwan, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Riau, di Pekanbaru, Selasa.

Untuk itu, dirinya berharap dalam waktu dekat tahapan persiapan sudah selesai dilakukan sehingga penerapan dan kemudahan samsat online bisa dirasakan wajib pajak.

Terkait kerjasama yang dilakukan dengan Bank Riau-Kepri, Joni mengatakan tahapannya juga sudah mulai disusun. Ia menyontohkan pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di dua Samsat/Unit Pelaksana Teknis yakni UPT Pekanbaru Kota dan UPT Pekanbaru Selatan.

"Khusus Bank Riau Pekanbaru Kota dan selatan sedang berlangsung. Jadi gambarannya nanti BRK akan membuka kasir di UPT dan UP sehingga wajib pajak bisa langsung membayarkan pajaknya. Ini juga akan mempermudah kinerja sehingga tidak kerja dua kali," ujarnya.

Melalui samsat online, lanjutnya, wajib pajak nantinya bisa membayarkan kewajibannya seperti untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan beberapa retribusi lain.

Seperti diketahui di tahun 2015 Dinas Pendapatan Provinsi Riau ditargetkan pendapatan daerah Provinsi Riau sebesar lebih kurang Rp8,7 triliun. Diantaranya Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah ditargetkan sebesar Rp2,9 triliun.

Kemudian retribusi daerah sebesar Rp2,4 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp208,5 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp498 miliar dan tentunya sebagai tumpuan adalah dana perimbangan Rp4,1 triliun.

"Sampai saat ini realisasi PAD hingga akhir Februari lalu baru sebesar Rp395,2 miliar atau sekitar 10,81 persen," ungkapnya.