Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Komisi E DPRD Riau yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menyesalkan buruknya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad milik pemerintah provinsi (pemprov) setempat ketika menerima pasien dalam keadaan kritis.
"Hal yang paling mencolok terjadi di RSUD Arifin Achmad adalah ketika pasien kritis harus ada dulu jaminan baru bisa diambil tindakan. Contohnya pasien kecelakaan, tidak mungkin orang yang sudah berdarah-darah dibiarkan," kata Legislator Komisi E DPRD Riau, Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Kamis.
Selain itu, pasien yang akan dirawat dan dioperasi mesti harus menunggu antre hingga satu bulan. Jika pun telah dirawat, lingkungan di RSUD juga dipenuhi oleh tikus dan kucing yang ukurannya hampir sama besar.
"Menjadi pertanyaan apakah pasien yang dirawat akan bertambah sehat atau bertambah sakit?" ucapnya.
Menurutnya, hal itu terjadi salah satunya karena Kota Pekanbaru tidak memiliki RSUD sehingga semuanya menumpuk di Arifin Achmad. Terlebih lagi, RSUD dari kabupaten/kota bahkan RS swasta juga merujuk pasien.
Hal tersebut disampaikannya pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Riau yang membidangi Kesejahteraan Rakyat. Dalam kesempatan itu, lembaga eksekutif dan legislatif membahas program dan isu strategis tentang kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin menanggapi hal ini mengatakan telah berulang kali menyampaikan kepada RS untuk tidak boleh menolak pasien yang mendadak. Kata dia, sudah ada ketentuannya bahwa harus diselesaikan dulu masa kritisnya.
"Jika ini tidak dilaksanakan, RS bisa diberikan sanksi," ungkapnya.
Terkait banyaknya antrian operasi hingga berbulan-bulan, menurutnya hal itu terkendala belum tuntasnya pembangunan Gedung Bedah Central. Dia mengatakan pembangunan akan segera dilanjutkan pada tahun 2015.
Sementara itu, mengenai pembangunan RSUD Pekanbaru, dia mengatakan saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan dan "Detail Engeneering Design".
"Kami tidak tahu persisnya karena itu wewenang Dinas Cipta Karya. Ketika sudah proses fisik baru melibatkan kita," katanya.
Berita Lainnya
Legislator Sesalkan Hanya Ada 70 BUMDes dari 230 Desa/Kelurahan Inhil
21 January 2018 18:30 WIB
Legislator Riau Sesalkan Murahnya PSDH Perusahaan Kehutanan
29 June 2015 23:08 WIB
Legislator Riau Sesalkan Larangan Polwan Berjilbab
24 January 2015 13:54 WIB
Legislator Pekanbaru Sesalkan Gedung 16 Lantai Ilegal
06 January 2015 20:01 WIB
Legislator Sesalkan Tidak Dilibatkan Tangani Karhutla
25 November 2014 11:31 WIB
Legislator Sesalkan Kisruh Rapat Paripurna DPR
28 October 2014 20:47 WIB
Legislator Pekanbaru Sesalkan Pedagang Jual Takjil Berbahaya
07 July 2014 14:18 WIB
Legislator Pekanbaru Sesalkan Pembongkaran Rumah Kontrakan Lamban
28 May 2014 17:20 WIB